Menjaga Demokrasi dari Bahaya Aristokrasi Elektif

Pancasila tidak mengenal konsep pemimpin sebagai tokoh yang tidak dapat disentuh atau dikritik. Justru, sila-sila dalam Pancasila mengamanatkan kesetaraan, kebersamaan, dan kesejahteraan sosial. Rakyat tidak boleh tunduk tanpa kritik terhadap pemimpin yang mereka pilih, karena hal itu bertentangan dengan asas demokrasi yang sejati.

Kontrak Sosial Rousseau: Kedaulatan Rakyat Tidak Dapat Digantikan

Jean-Jacques Rousseau, filsuf yang mempengaruhi pemikiran modern tentang demokrasi, menyatakan bahwa rakyat harus tetap memiliki kedaulatan penuh, meski diwakili oleh pemimpin yang dipilih. Dalam The Social Contract, Rousseau menjelaskan bahwa kontrak sosial adalah perjanjian antara rakyat dan pemimpin, bukan penyerahan kekuasaan penuh. Pemimpin hanyalah alat untuk menyalurkan suara rakyat, bukan sosok yang memegang kekuasaan absolut. Demokrasi bukanlah tentang rakyat yang berlutut di hadapan pemimpin mereka, melainkan tentang rakyat yang memiliki hak penuh untuk mengawasi dan mengatur pemimpin.

Jika rakyat memperlakukan pemimpin sebagai pahlawan yang harus dihormati tanpa kritik, maka kontrak sosial tersebut dikhianati. Rakyat yang membiarkan pemimpin mereka mendominasi tanpa batas, pada dasarnya telah mencederai prinsip demokrasi itu sendiri.

Demokrasi Pancasila: Membangun Hubungan Setara antara Pemimpin dan Rakyat

Untuk menjaga kemurnian demokrasi, kita harus membangun hubungan yang setara antara pemimpin dan rakyat. Demokrasi Pancasila bukan tentang pemimpin heroik, melainkan tentang rakyat yang berdaulat. Pemimpin hanyalah penanggung jawab amanat rakyat, bukan tokoh yang berdiri di atas rakyat. Dengan memahami ini, kita dapat menghindari bahaya aristokrasi elektif yang dapat merusak prinsip dasar Pancasila.

Dalam demokrasi yang ideal, rakyat adalah pemilik sejati kekuasaan, sementara pemimpin adalah pelayan yang menjalankan mandat tersebut. Ketika rakyat memuja pemimpin dan lupa bahwa mereka adalah pemegang kendali, maka mereka bukan lagi warga negara yang berdaulat, melainkan sekadar pengikut dalam sistem aristokrasi modern.

Dalam sistem demokrasi, tugas rakyat adalah mengawasi, mengkritik, dan memastikan bahwa pemimpin bekerja sesuai dengan amanat yang diberikan. Demokrasi Pancasila tidak membutuhkan sosok heroik, karena rakyatlah yang sejatinya menjadi penggerak utama. Mengidolakan pemimpin tanpa batas bukan hanya mengkhianati demokrasi, tetapi juga mengingkari semangat Pancasila.

Demokrasi adalah tentang kedaulatan rakyat, bukan kepatuhan pada pemimpin. Mari kita jaga demokrasi dengan menjadi rakyat yang kritis dan penuh kesadaran. Jangan sampai kita terjebak dalam aristokrasi elektif yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Pancasila adalah pondasi yang mendukung kedaulatan rakyat, dan demokrasi adalah alat untuk mewujudkan kedaulatan itu, tanpa pemimpin yang dipuja layaknya hero.