Mohon tunggu...
Muh Dliyaul Haq
Muh Dliyaul Haq Mohon Tunggu... Guru - Qui docet discit

Qui docet discit

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Pilihan

Pemanfaatan Marketplace Guru dan Izin Paruh Waktu: Solusi untuk Nasib Tenaga Honorer di Indonesia?

16 Juli 2023   14:42 Diperbarui: 16 Juli 2023   14:45 355
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Solusi yang Tepat untuk Para Honorer

Untuk mengatasi permasalahan honorer, diperlukan solusi yang tepat dan komprehensif. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Pemberian status sebagai ASN
Salah satu solusi utama adalah memberikan status ASN kepada honorer yang memenuhi syarat tertentu. Hal ini akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada honorer, serta hak-hak yang setara dengan ASN seperti tunjangan, jaminan sosial, dan kesejahteraan lainnya.

2.Penyusunan peraturan yang jelas
Diperlukan penyusunan peraturan yang jelas mengenai kriteria dan prosedur pengangkatan honorer menjadi ASN. Hal ini akan menghindari penyalahgunaan wewenang dan memberikan keadilan dalam proses pengangkatan.

3.Penyediaan anggaran yang memadai
Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mengangkat honorer menjadi ASN dan memberikan tunjangan yang layak. Ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan honorer dan mendorong motivasi kerja yang lebih baik.

4.Peningkatan peluang pengembangan kompetensi
Honorer perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan kompetensi mereka. Dengan meningkatnya kualifikasi dan keterampilan, honorer memiliki peluang yang lebih baik untuk diangkat menjadi ASN.

5.Evaluasi kinerja secara objektif
Diperlukan sistem evaluasi kinerja yang objektif untuk honorer. Hal ini akan membantu memilih honorer yang berkualitas dan berkinerja baik untuk diangkat menjadi ASN. Evaluasi kinerja harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan transparan.

6.Perlindungan hak-hak tenaga honorer
Pemerintah harus memastikan perlindungan hak-hak tenaga honorer, termasuk hak atas upah yang layak, jaminan sosial, dan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7.Transparansi dan akuntabilitas
Pemerintah harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan honorer. Informasi terkait pengangkatan, kriteria, dan alokasi anggaran harus tersedia secara publik agar dapat dipertanggungjawabkan.

8.Pembinaan dan pengawasan yang efektif
Dibutuhkan pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap honorer yang sudah diangkat menjadi ASN. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kinerja yang baik dalam jabatan.

9.Kolaborasi dengan pihak terkait
Dalam penyelesaian permasalahan honorer, koordinasi yang baik antara instansi terkait memiliki peran yang sangat penting. Instansi seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta pemerintah daerah harus bekerja secara sinergis dan berkoordinasi untuk memudahkan implementasi kebijakan dan penyelesaian permasalahan yang ada. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun