Coba perhatikan tampilan para siswa aktivis sosial tawuran. Atau para siswa tukang bully dan tukang peras adik kelas. Rambut mereka pendek-pendek juga, kan?
Jadi menurut hematku, soal rambut para suswa itu gak usalah diurusi sekolah. Hapus saja aturan wajib rambut pendek. Gak ada gunanya untuk para siswa. Toh selulus SMA dan masuk perguruan tinggi, mereka bebas kok berambut gondrong. Jadi apa gunanya dilarang waktu SMA?
Dalam konteks kebijakan Merdeka Belajar kini, panjang rambut siswa juga bukan indikator profil pelajar Pancasila, bukan? Tak bisa dikatakan siswa berambut pendek atau cepak lebih Pancasilais dibanding siswa berambut gondrong. Kata pepatah lama, jangan menilai buku dari sampulnya.
Lagi pula kebijakan Merdeka Belajar mestinya memerdekakan siswa dalam mengekpresikan diri. Sejauh itu tak melanggar norma sosial, termasuk hukum. Model rambut itu bentuk ekspresi diri yang harus dihargai sebagai bagian dari HAM.
Kendati begitu, mungkin ada baiknya juga jika rambut gondrong itu dijadikan previlese siswa cerdas. Misalnyanya, kalau seorabg siswa mencapai IP minimal 3.6 semester lalu, maka pada semester ini dia mendapat previlese berambut gondrong.
Aturan itu akan membuat previlese rambut gondrong sebagai insentif belajar. Bisa memacu semangat siswa untuk mengejar prestasi akademik. Beberapa sekolah swasta sudah menerapkan aturan semacam itu. Hasilnya baik-baik saja, tuh. (eFTe)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
