Mahasiswa versus Gubernur: Kemiskinan Logika dalam Kritik Pembangunan Lampung

Angka Kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Lampung dalam lima tahun terakhir cenderung turun yaitu berturut-turut 13.01, 12.30, 12.76, 11.67, dan 11.44.

Indeks Pembangun Manusia. Angka IPM Lampung dalam lima tahun terakhir cenderung naik yaitu berturut-turut 69.02, 69.57, 69.69, 69.90, dan 70.45. Itu artinya terjadi kemajuan di bidang pendidikan, pendapatan, dan kesehatan di Lampung. 

Empat indikator pembangunan yang lazim dipakai ternyata menunjukkan fakta Lampung mengalami kemajuan sosial-ekknomi dalam lima tahun terakhir.

Lantas kenapa Gubernur Lampung sedemikian resistennya sehingga merespon secara cacat logika, seperti halnya kritik Bimo juga cacat logika?

Ada tiga kemungkinan penyebab -- ini dugaan logis saja -- yang saling jalin satu sama lain. Pertama, Gubernur Lampung memang anti-kritik. Kedua, Gubernur Lampung tidak menguasai data indikator pembangunan di daerahnya. Ketiga, Gubernur Lampung hendak menutupi ketidak-beresan dalam proyek-proyek pembangunan di daerahnya.

Wasanakata

Kritik logis terhadap proses dan hasil pembangunan di Indonesia sebenarnya sangat mudah dilakukan. Sebab ada rencana pembangunan yang jelas, dan ada data statistik hasil pembangunan yang bisa diakses umum.

Karena itu seorang pengritik seperti Bimo sebenarnya bisa mengajukan kritik dengan argumen yang logis dan didukung data memadai. 

Sayangnya, pemain medsos memang lebih suka mengumbar kata-kata kontroversial dan provokatif, ketimbang mengungkap data empirik. Sebab kata-kata mendulang viewers, sedangkan data mengusir viewers.

Pemerintah, seperti Gubernur Lampung, sebenarnya sangat bisa membungkam Bimo dengan menyodorkan data indikator pembangunan di atas. Sayangnya, Tuan Gubernur agaknya lebih suka menggunakan pendekatan kekuasaan untik membungkam kritik. 

Gejala di atas, pada pihak pengritik dan yang dikritik, disebut sebagai kemiskinan logika dalam kritik pembangunan. Mungkin maksudnya baik, tapi ujungnya menjadi cacat logika, seperti ditunjukkan di atas. Itu adalah buah dari kemalasan berpikir logis, juga kemalasan dalam mencari dan menganalisis data. 

Kasus kritik Bimo kini menjadi kontraproduktif bagi Pemda Lampung dan bahkan keluar dari substansi kritik. Kini yang ramai malah sorotan pada nilai kekayaan dan gaya hidup mewah pejabat Lampung. Lalu KPK kini berancang-ancang untuk memeriksa pejabat tertentu.