Mohon tunggu...
Felix Tani
Felix Tani Mohon Tunggu... Ilmuwan - Sosiolog dan Penutur Kaldera Toba

Memahami peristiwa dan fenomena sosial dari sudut pandang Sosiologi. Berkisah tentang ekologi manusia Kaldera Toba.

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Artikel Utama

Mahasiswa versus Gubernur: Kemiskinan Logika dalam Kritik Pembangunan Lampung

25 April 2023   08:54 Diperbarui: 26 April 2023   19:30 1910
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan tiktoker Bimo Yudho (Foto: via tribunnews.com)

Bimo hanya memiliki data pengamatan skala mikro (desa, kecamatan) yang bersifat sporadis. Semisal jalan rusak, belum diaspal, dan tambal-sulam. Lalu berdasar itu dia mengambil kesimpulan meso, bahwa inrastruktur jalan di Lampung terbatas. 

Itu penyimpulan secara pars pro toto, generalisasi berlebihan (hasty generalization) berdasar fakta mikro yang bersifat kasuistik dan, karena itu, tak memadai (ad ignorantum). Itu jelas bentuk kemiskinan logika yang bersifat menyesatkan.

Kedua, kelemahan sistem pendidikan. Bimo tidak menunjukkan di mana titik lemah sistem pendidikan di Lampung. Semata hanya mengungkap sistem penerimaan siswa/mahasiswa yang diwarnai korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

Itu jelas bukan kelemahan sistem pendidikan. Melainkan penyimpangan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Itu dua hal yang berbeda.

Lagi pula sistem pendidikan itu didisain dari pusat. Itu mencakup sejumlah unsur pendidikan yang saling-kait. Antara lain peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, kurikulum, metode, dan infrastruktur pendidikan.

Kritik Bimo tidak saja salah sasaran, tapi juga tak menyentuh persoalan dalam sistem pendidikan itu sendiri. Katakanlah, misalnya persoalan sistem atau struktural yang menyebabkan lulusan sekolah/kampus di Lampung bermutu rendah.

Dengan mengupas masalah KKN dalam penerimaan siswa/mahasiswa, Bimo telah terjebak dalam argumen "memedi sawah" atau "manusia jerami" (strawman argument). Dia bukannya bicara kelemahan sistem melainkan penyimpangan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik.

Ketiga, tata-kelola yang lemah. Bimo menyoroti kelemahan tata-kelola pemerintah daerah (pemda) dengan mengungkap masalah korupsi dan inefisiensi birokrasi.

Masalahnya, dia tak mengungkap data tingkat korupsi dan inefisiensi di lingkungan birokrasi Pemda Lampung (ad ignorantum). 

Dia hanya menyampaikan klaim bahwa birokrasi Pemda Lampung sarat korupsi dan inefisiensi. Klaim yang bisa dikenakan terhadap setiap pemda dan bahkan pemerintah pusat.

Sekali lagi, Bimo tak mengungkap kelemahan sistem tata-kelola atau pemerintahan daerah. Tapi justru mengalihkan fokus dengan bicara soal penyimpangan dalam praktek tata-kelola. Khususnya soal korupsi yang menyebabkan inefisiensi (strawman argument). 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun