Efek Mario: Dari Larangan Pamer Harta sampai Panggilan KPK

Menkeu Sri Mulyani berespon cepat. Rafael Alun langsung dinon-aktifkan dari jabatannya. Lalu Itjen Kemenkeu melakukan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael. Hasilnya ditemukan adanya pelanggaran berat, sehingga Rafael dipecat sebagai ASN Kemenkeu. Selanjutnya, Rafael dipanggil KPK untuk mempertanggung-jawabkan jumlah dan asal-usul kekayaannya.

Itu efek pertama kasus Mario, yaitu kasus tindak kekerasan yang dipicu arogansi kuasa harta.

Kasus kekayaan Rafael yang tak masuk akal itu memicu kemerosotan kredibilitas Ditjen Pajak di mata publik. Sehingga muncul misalnya ajakan  pembangkangan publik untuk tidak membayar pajak. 

Karena itu Menkeu mengeluarkan pernyataan keras agar ASN di lingkup Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak, tidak pamer kemewahan. Menkeu secara eksplisit juga minta agar Klub Moge Dirjen Pajak "Belasting Rijder" dibubarkan. 

Pengabaian terhadap larangan pamer harta itu akan dikenai sanksi keras. Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto sudah merasakannya. Gara-gara pamer moge, pesawat, dan mobil klasik di medsos, Eko yang punya harta sekitar Rp 7 miliar ini (LHKPN 2021) langsung dibebas-tugaskan Menkeu. Juga dipanggil KPK untuk klarifikasi kekayaan.

Hal serupa juga terjadi pada Andhi Pramono, Kapala Bea Cukai Makasar. Gara-gara dia dan anak gadisnya pamer barang mewah di medsos, Andhi harus menghadapu pemeriksaan Itjen Kemenkeu dan KPK.

Larangan pamer kemewahan itu rupanya nenimbulkan kepanikan di lingkungan Ditjen Pajak. Situs penjualan daring nendadak banjir penawaran moge menyusul pembubaran  Klub Moge "Belasting Rijder". KPK langsung bereaksi dan menemukan fakta nama-nama  ASN Ditjen Pajak sebagai penjualnya.

Panggilan KPK

"Efek Mario" ternyata tak terbatas di lingkungan Kemenkeu, tapi juga merembet ke kementerian atau instansi lain.  Selain juga, seperti telah disinggung tadi, mengundang reaksi KPK.

Menyusul Rafael dan Eko dari Kemenkeu, viral pula pamer kemewahan anggota keluarga (anak/istri) Kepala BPN Jakarta Timur,  Pejabat Setneg, dan Sekda Provinsi Riau. 

Kepala BPN Jaktim dan Pejabat Setneg itu telah dicopot dari jabatannya dan harus memenuhi panggilan KPK. Mereka harus mengklarifikasi jumlah dan sumber kekayaannya.

Sekda Riau masih berkelit. Dia mengklaim barang mewah yang dipamerkan anak dan istrinya itu barang KW.  Mungkin foto istrinya naik gondola di Venesia itu KW juga -- aslinya mungkin di Sungai Siak.