Ketiga, Partai Gerindra sendiri merasa dipermalukan oleh Skandal kamar 606 hasil rekayasa Andre. Â Karena itu DPP Gerindra telah meminta maaaf secara terbuka kepada khalayak atas kejadian itu.Â
Selain akan memanggil Andre untuk mempertanggungjawabkan kejadian itu, Â DPP Gerindra juga mengurungkan niat untuk mencalonkan Andre sebagai Cagub Sumbar.
Keempat, DPR sendiri melalui Mahkamah Kehormatan Dewan  (MKD) berencana untuk memanggil Andre untuk mempertanggungjawabkan Skandal Kamar 606.  Ada indikasi bahwa kasus itu merendahkan kehormatan dan martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.Â
Masalahnya Andre sebagai anggota DPR mestinya konsisten bekerja di bidang legislatif dan pengawasan, tidak merambah ke urusan judikatif dan eksekutif.
Kelima, melalui Skandal Kamar 606 Andre telah mempermalukan atau merendahkan martabat perempuan. Â Â
Menggerebek seorang perempuan, walaupun dia PSK, dalam kondisi telanjang, dan menyebarkannya ke ruang publik, adalah sebuah tindakan barbar.  Itu sama saja dengan tindakan "main hakim" massa mengarak  pasangan selingkuh telanjang bulat di jalanan desa. Â
Bukan hanya harga diri NN yang terluka tapi juga harga diri perempuan Indonesia umumnya. Â Andre berpotensi kehilangan dukungan politik dari kaum perempuan. Â
Sebagai anggota DPR Komisi VI, Andre seharusnya lebih peduli pada kebijakan dan program pembangunan ekonomi nasional, termasuk Sumatera Barat. Â Bukan mengurusi persoalan mikro prostitusi online di kota Padang. Â
Lagi pula penggerebekan sebuah rekayasa "prostitusi online" tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Padang sudah darurat prostitusi online.  Itu hanya membuktikan bahwa Andre sukses memesan jasa seks di Padang  melalui aplikasi MiChat. Â
Satu hal yang perlu diingat, menangkap seorang PSK Online tidak akan memberantas habis transaksi jasa seks secara online oleh ribuan PSK Online lainnya. Â Â
Tapi mentransformasi seorang PSK (Pekerja Seks Komersil) menjadi seorang PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), oleh seorang anggota DPR RI misalnya, itu "sesuatu banget".
