Sementara itu, kritik didefinisikan "sebisa mungkin bersifat konstruktif atau membangun walaupun mengandung ketidaksetujuan pada perbuatan, kebijakan, atau tindakan pemerintah, atau lembaga negara".
definisi ini tak membuat beleid ini kehilangan unsur multitafsirnya. Sebab, pembuktiannya di pengadilan dianggap masih akan sengit.
Namun, tindak pidana ini termasuk delik aduan. Artinya hanya pemerintah dan lembaga negara yang dihina yang bisa menuntut tindak pidana tersebut. Hal itu diatur dalam Pasal 240 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP terbaru.
Dengan adanya pasal-pasal diatas apabila mungkin terjadi masalah dalam suatu pemerintahan maka rakyat takut untuk menyuarakanya, takut jika dikira hal tersebut adalah suatu penghinaan.
Pada Pasal 603 KUHP terbaru juga menyatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana "pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun". Dengan adanya pasal ini malah memberikan ruang/kesempatan bagi para koruptor untuk menjalankan aksi mereka, karena mereka yakin apabila tertangkap mereka dapat melakukan banding hingga mendapatkan masa tahanan paling singkat yang seharusnya mereka mendapatkan hukuman seberat-beratnya.
Dampak korupsi sangatlah merugikan bagi negara dan seluruh masyarakat, karena uang yang seharusnya digunakan untuk membangun insrastruktur, pelayanan publik, ekonomi agar masyarakat dapat merasakan dampak pembangunan tersebut malah digunakan untuk kepentingan pribadi para koruptor semata.
Dari apa yang tertulis diatas dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia seperti Negara yang dimiliki oleh senioritas, bukan lagi Negara Hukum. yang seharusnya Indonesia ini sejalan dengan nilai - nilai Pancasila seolah olah pemerintahanya berjalan sesuai dengan kehendak para petinggi - petinggi negara yang mencari suara rakyat disaat pemilihan dan pura-pura tuli saat rakyat bersuara. Sekarang ini Sila ke-4 dan ke-5 hanyalah sebuah angan-angan belaka.Â
