RUU Penyiaran: Menjaga Masyarakat atau Menguntungkan Satu Pihak?

Ini tentunya akan memberikan sinyal yang cukup mengkhawatirkan bagi orang-orang yang biasanya membuat acara di TV mengingat orang dari generasi atas sudah semakin menipis dan yang muda tidak menonton televisi, regenerasi pemirsa TV dinilai cukup rendah. Tidak usah jauh-jauh, bahkan ada artis yang melarang anaknya untuk menonton acara yang dia bintangi:

"Film saya kan ada rate umurnya juga. Kadang saya suka bawa ke bioskop cuma pasti pas jam tidur dia jadi dia ga pernah nonton. Buat saya anak umur dua tahun cepat banget menyerap segala sesuatunya, jadi butuh dibedain mana yang dikasih mana yang nggak," beber Laura Basuki. (Link)

Penulis rasakan bahwa tujuan tersembunyi dibalik perluasan sayap yang ingin dilakukan oleh KPI melalui RUU Penyiaran ini adalah untuk melakukan "sabotase", jika dikatakan secara gamblang. Bukan secara langsung melakukan "Sabotase" namun "sabotasenya" sangat lembut dan mungkin tidak akan begitu terasa. 

Bagaimana? Ingat bahwa setiap "penyelenggara platform digital" harus melakukan verifikasi ke KPI PUSAT?

Disitulah potensi "Sabotase"nya entah dengan memperlama proses verifikasi untuk memberikan lampu hijau kepada para konten kreator dengan "alasan-alasan klasik" seperti "sedang kami verifikasi dulu", "sedang di cek.", "ini yang di cek pada antri", dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, banyak konten seperti milik Stevansyoung dan beberapa content creator yang melakukan "kritik"(baik halus maupun kasar) akan dibungkam dengan alasan "Pencemaran Nama Baik" sehingga membuat pemerintah yang sudah Anti-Kritik semakin "Anti-Kritik"?

Salah satu efek dari "Pencemaran Nama Baik" dapat dilihat dari kutipan dibawah ini:

Damar mengatakan, kampanye untuk menghentikan pengusutan kasus pencemaran nama baik, terutama menyangkut pejabat atau politisi, penting untuk proses demokrasi. Menurut Damar, ada sekitar 3.000 laporan kasus terkait isu ini pada tahun 2016, dan sekitar 700-800 kasus di antaranya adalah pencemaran nama baik. Separuh dari mereka yang melapor ke polisi adalah pejabat publik. Kondisi ini membuat masyarakat enggan melontarkan kritik.(link)

Pasal pencemaran nama baik sering disalahgunakan oleh orang yang berkuasa untuk memberangus kebebasan berekspresi. Mereka yang dipidana dengan pasal karet sulit cari pekerjaan, melewati proses pengadilan yang berat, bahkan trauma.(link)

Dengan semakin berkurangnya variasi acara di Internet dengan potensi menggunakan alasan "P3 dan SIS" seperti yang dilontarkan secara sepihak pada Spongebob dan Naruto serta berbagai macam kartun lainnya namun kali ini ke hampir setiap konten yang ada di Internet dan peringatan "lip service" pada Sinetron dan Variety Show, maka tentu membuat masyarakat cepat bosan akan apa yang ada di Internet dan ingin lari ke alternatif lain, apakah itu? jelas TV dengan Sinetron dan Variety Show.

Dengan cara ini, akhirnya para produsen Sinetron dan Variety Show akan mendapatkan pelanggan lagi yang bosan dengan isi konten yang ada di Internet(yang dimana sebagian sudah pasti "kena hapus" oleh KPI secara sepihak...) yang nantinya terlalu monoton karena "P3 dan SIS", yang nantinya kerap di"gunakan" untuk menutup berbagai macam konten "tertentu". Kasarnya, akan membuat kesan kalau Sinetron dan Variety Show yang selama ini dilindungi oleh KPI memiliki sesuatu yang "unik". 

Pada akhirnya KPI melakukan taktik yang sama dengan Telkom Indonesia ketika Starlink datang, menggunakan cara "legal" untuk mengalahkan pesaingnya, yakni dengan mengandalkan pemerintah untuk membuat lembaga-lembaga seperti KPI "menyetir" isi peraturan atau menggunakan pemerintah sehingga pesaingnya akan hancur entah secara perlahan atau secara langsung.