Seperti minyak bumi yang saat ini porsinya paling besar, menuju target bauran energi 2025 prosentasenya harus berkurang.Â
Tentu pengurangan penggunaan minyak bumi akan memukul Pertamina, namun di satu sisi penambahan porsi batubara akan menyenangkan bagi BUMN seperti PTBA, dan juga PLN karena ongkos pembangkitan listrik dengan batubara lebih murah dibandingkan minyak bumi.
Hal- hal seperti ini perlu pengaturan lebih lanjut, karena ada perusahaan yang akan untung, dan akan ada yang kena dampaknya. Membiarkan para BUMN masing-masing mengatur sendiri? Tampaknya menjadi hal yang mustahil dilakukan saat ini.Â
Masing-masing direksi BUMN mempunyai target keuntungan sendiri-sendiri, belum lagi tuntutan kesejahteraan dari pekerjanya. Kita pernah disuguhi rivalitas PGN dan Pertagas, apakah juga akan ada rivalitas di antara BUMN dalam kaitannya dengan bauran energi.
Itulah mengapa holding Migas menurut saya adalah sasaran antara hingga terbentuknya holding energi yang melibatkan tidak hanya Pertamina, PGN, PLN, PTBA, tetapi juga perusahaan semacam Jasa Tirta sebagai penghasil listrik melalui kekuatan airnya.Â
Bukankah selama ini kementerian BUMN kesulitan dalam mengatur BUMN-BUMN yang saling bersaing hingga berdarah-darah, maka solusi agar holding migas diperluas menjadi holding energi adalah sangat masuk akal dan relevan.
Dan bagi saya holding energi juga masih merupakan sasaran antara menuju bubarnya kementerian BUMN. Ya kementerian BUMN harus bubar dan digantikan oleh Super holding yang membawahi seluruh BUMN se-Indonesia Raya. Super holding harus dikelola oleh orang-orang profesional yang cakap, adil, dan berwawasan kebangsaan, bukan oleh birokrat.Â
Saya tidak berharap akan dapat cepat terlaksana, namun kemajuan BUMN akan mempercepat kemajuan suatu bangsa, maka mau tidak mau super holding BUMN harus segera terbentuk. Saya juga tidak peduli apakah Super holding akan terbentuk karena "kecelakaan" atau mengikuti perencanaan sejarah.
MRR, Cbn-01/08/2018
