On-Boarding QRIS dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah dan Bisnis UMKM di Indonesia

Mempermudah penerapan akuntansi pada pelaku UMKM dengan tetap memenuhi standar akuntansi. Kerja sama dengan perguruan tinggi yaitu berbagai program penelitian untuk menggali informasi mengenai komoditas atau usaha dengan produk yang bisa mendapatkan prioritas sebagai potensi pengembangan daerah.

Upaya dalam mendorong aspek pemasaran yaitu on-boarding atau digitalisasi pemasaran UMKM melalui media sosia, e-commerce atau market place, website dan platform lainnya yang sedang berkembang pada saat ini. 

Selanjutnya ada business matching mempertemukan UMKM yang produknya potensial dari kapasitas produksi, jenisnya, standarisasi untuk ekspor ke luar negeri. 

BI bisa menfasilitasi UMKM dengan kriteria tertentu dengan menikutsertakan UMKM dalam berbagai acara pameran nasional maupun internasional langsung maupun virtual.

UMKM dirodong untuk menggunakan platform digital. Meningkatkan perlindungan konsumen di daerah. Mengakomodir efektivitas penyebaran Bansos dan jalur distribusi uang telah memanfaatkan digitalisasi juga. Departemen pengelolaan uang sedang mengembangkan teknologi untuk distribusi kesediaan dan layanan uang rupiah. 

Kesiapan organisasi SDM, pemerintah mengarah kepada BI 4.0. Respons KPDWN mengenai Pendidikan, kompetensi, pemetaan pegawai dan penyesuaian lainnya sehingga pemenuhan SDM bisa tepat dan tidak salah orang. Pengembangan SDM internal KPDWN maupun eksternal melalui berbagai program yang ada.

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah

Manfaat elektronifikasi transaksi pemerintah yaitu mempermudah pemerintah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mendorong inklusif keuangan dan mempermudah tata kelola pemerintah. 

ETP dapat meningkat PAD dan pendapatan daerah jika penggunaannya sudah optimal dari semua daerah. Pada tahun 2021, BI dan pemerintah menemukan penerapan transaksi non tunai dapat meningkatkan PAD menjadi 11,1% di 12 daerah termasuk Yogyakarta. 

Benchmarking ETP di negara lain yang sudah melakukan ETP terbukti dapat meningkatkan transparansi yang meningkatkan rasio pajak sehingga menjadi acuan implementasi ETP di Indonesia.

Masih ada daerah-daerah belum secara penuh menerapkan ETP di level Advance, tetapi di level awalnya sudah di semua daerah. PAD besarnya di pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah.