On-Boarding QRIS dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah dan Bisnis UMKM di Indonesia

Terintegrasi dari hulu ke hilir agar lebih efektif dari awal pemenuhan bahan baku, produksi sampai pasca produksinya dalam bahan mentah sampai diolah lebih lanjut sehingga menciptakan nilai tambah yang optimal. 

Berbagai pihak yaitu pemerintah pusat dan daerah melalui kementerian atau organisasi, jasa keuangan dan otoritas atau LKNB terkait akses perbankan, lembaga perguruan tinggi, perusahaan besar, platform digital untuk agregat menjalin kemitraan dengan UMKM.

Gambaran pengembangan kluster komoditas strategis penyumbang inflasi misalnya beras, ayam potong, cabai, bawang merah. Komoditas ekspor seperti kopi, beras organik. 

Komoditas substitusi impor dari luar negeri diberi ruang untuk pengembangan komoditasnya seperti kedelai. Pengembangan UMKM bagi BI dalam bentuk teknis untuk produktivitas dalam penerapan teknis program teknologi budidaya yang modern dan inovasi alat dan mesin agar lebih efisien. 

Tujuannya agar bisa menciptakan bibit yang unggul, terjaga dan dalam jangka Panjang harganya cenderung stabil. Penguatan kelembagaan yaitu dalam program kluster yang menjadi pengembang UMKM yaitu petani, peternak dan pengrajin. 

Ciptakan kelembagaan Kelompok yang lebih kuat lagi sesuai pilar kebijakan korporatisasi. Bisa dalam bentuk koperasi, badan usaha milik desa karena aspek kelembagaan penting untuk kelangsungan usaha.

Tingkatkan nilai tambah produsen UMKM agar lebih terasa jika para produsen menjual hasil panennya tidak dalam bahan mentah saja, tetapi Sebagian ada bahan yang sudah diolah pasca panen dengan dibantu kelembagaan yang mereka punya. 

Membantu keberhasilan ekspor produk komoditas lokal yang potensial. Pengembangan UMKM dalam bentuk individu yang UMKM punya kompetensi mendukung tugas BI. 

Masalah utama yang dihadapi UMKM adalah akses keuangan dan pemasaran dengan dipetakan program pengembangannya sebagai upaya menjawab permasalahan di sisi keuangan dan pemasaran.

Ada peraturan BI No. 14 tahun 2012 untuk mewajibkan bank umum menyalurkan kredit kepada UMKM sebesar 20 persen dari total portofolio tahunan mereka. 

Untuk akses keuangan, bekerja sama dengan ikatan akuntan Indonesia mengembangkan aplikasi keuangan sebagai solusi terkendala pencatatan keuangan, arus kas dan akuntansi untuk mempermudah pengajuan pembiayaan ke bank.