On-Boarding QRIS dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah dan Bisnis UMKM di Indonesia

Banyak faktor yang menghambat pertumbuhan UMKM dengan faktor dominannya yaitu akses pemasaran dan akses pembiayaan. Kedua masalah akses ini yang coba dikembangkan oleh BI. 

Strategi pengembangan UMKM oleh BI untuk mendorong UMKM yang berdaya saing untuk akselerasi pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan. 

Ada tiga pilar kebijakan yang diadaptasi dari kebijakan pemerintah pusat yaitu korporatisasi adalah pengelompokan usaha-usaha yang sejenis, produk yang sejenis atau berada di wilayah yang sama untuk meningkatkan skala efisiensi agar tidak berjalan sendiri-sendiri. 

Kedua, peningkatan kapasitas dari aspek SDM pelaku usaha atau dari produknya, standarisasi, sertifikasi, aspek produksi dengan pemanfaatan teknologi terkini serta memfasilitasi penyaluran pembiayaan dari Lembaga perbankan maupun LKNB.

Ada information gap antara UMKM dengan perbankan, Tidak semua bank punya kompetensi untuk mengidentifikasi UMKM yang potensial untuk dibiayai. 

Aksi strategisnya yang utama yaitu sinergi kebijakan di tingkat nasional maupun di tingkat regional atau daerah antara kementerian, BI pusat dan BI daerah. 

Ada bantuan fisik sarana prasarana dari BI dalam bentuk program sosial kepada masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas UMKM dengan saling bersinergi dan melengkapi. 

Aksi kedua yaitu prioritas sektor-sektor utama yaitu pertanian, peternakan, perikanan yang dapat mendukung program pengendalian inflasi. 

Hal ini disebabkan karakter inflasi di Indonesia dipengaruhi pergerakan harga komoditas pangan. Pemilihan lokasi pengembangan tergantung dari kondisi masing-masing daerah berdasarkan dari penyumbang inflasi terbesar di sana dan produsen utamanya.

Kedatangan wisatawan dalam sektor pariwisata tidak bisa lepas dari UMKM pendukung di lokasi pariwisata. Sektor manufaktur pengolahan makanan minuman dipilih komoditasnya dengan tergantung pada situasi di masing-masing daerah. 

Ketiga, model bisnis terintegrasi dengan sifatnya pengembangan klusterisasi komoditas penyumbang inflasi, komoditas potensi ekspor substitusi impor atau komoditas unggulan di daerahnya sebagai pembangunan perekonomian lokal.