Mohon tunggu...
Muhibuddin Aifa
Muhibuddin Aifa Mohon Tunggu... Perawat - Wiraswasta

Jika Membaca dan Menulis adalah Cara yang paling mujarab dalam merawat Nalar, Maka Kuliah Adalah Pelengkapnya.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Anies dan Kebijakan PSBB Jilid II yang Dianggap Masih Prematur

13 September 2020   20:41 Diperbarui: 13 September 2020   21:49 204
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber Foto (Lokadata.id)

Ekonomi Akan Merosot Tajam

Saat diberlakukannya PSBB, dampak yang paling buruk akan terjadi pada masalah perputaran ekonnomi. Menyebabkan terbatasnya ruang gerak bagi para penggiat usaha, baik UMKM maupun bagi pengusaha kelas tinggi lainya.

Sabagaimana yang diutarakan oleh Rifky Fadillah dari The Indonesian Institute, Center For Public Policy Research (TII), "Semua orang akan kembali kerumahnya masing-masing. Artinya, kegiatan bekerja, berproduksi, berbelanja, dan aktivitas ekonomi lainnya, dipaksa berhenti kembali. Padahal DKI Jakarta menjadi pusat penopang perekonomian Indonesia," kata rifky, Tempo.co

Satu sisi ekonomi perlu dijaga kestabilannya, namun disisi lain kita juga tidak mau melihat korban yang terus berjatuhan. Disinilah diperlukan ketegasan dan ketangkasan serong pemimpin dalam menghadapi dua masalah yang sangat pelik dan sulit dicari jalan keluarnya.

Sebenarnya itu akan lebih mudah kalau ada dukungan dari level teratas hingga ke kalangan bawah. Jika tidak ada kerjasama yang kuat lintas sektoral, maka hanya akan membuang-buang waktu dan energi saja. Tidak menghasilkan apa-apa.

Kebijakan yang dianggap Masih Prematur "Maju Kena Mundur Kena"

Jika kebijakan pemberlakukan PSBB jilid II, ini benar-benar akan dilaksanakan pada sening esok (14 September 2020). Maka gubernur Anies Baswedan akan dihadapakan pada keadaan yang penuh dilemmatis.

Apa lagi daerah tentangga, seperti Bogor dan Jawa barat, parapimimpinnya menolak PSBB jilid II. Sebagaimana yang dikemukaan oleh Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat, pemberlakuan PSBB jilid II, perlu ditinjau kembali dan di koordinasikan dengan presiden.

Dengan pertimbangan masalah ekonomi dan keterbatasan anggaran bagi pelaksanaan kebijikan tersebut. Akan membuat masyarakat kehilangan mata pencariannya dan menuntut pemimpin daerah untuk menanggu kebutuhan sehari-harinya. Ini jelas tidak mencukupi anggarannya.

Lalu bagaimana dengan kebijakan yang akan dimulai senin besok, Anies tidak boleh dibiarakan untuk berjuang sendiri. Harusnya presiden Jokowi selaku kepala pemerintahan tertinggi, juga berperan aktif dalam menyikapi PSBB jilid II. Mengingat Jakarta adalah sentralnya Ibukota Indonesia.

Jika membiarkan Anies berjuang sendiri, itu sama saja dengan membiarkan Indonesia mengalami kehancurkan dimulai dari Ibukota, yang selanjutnya akan ikut merambah kedaerah lainnya. Bila Anies maju dengan keputusan PSBB jilid II, akan berimbas terhadap ekonomi, bila membiarkan new normal, maka akan semakin banyak memakan korban akibat penyebaran covid-19.   

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun