Tanggapan beliau, sekolah Theresiana adalah sekolah yang berada dibawah naungan Keuskupan Agung Semarang. Yang tentunya tunduk dan harus mengikuti arahan dan kebijakan Keuskupan Agung Semarang. Lalu beliau mengatakan bahwa sekolah sekolah Katolik yang diselenggarakan yayasan atau kelompok masyarakat memiliki otonom sendiri, jadi Keuskupan Agung Semarang tidak punya kewenangan untuk mengaturnya. Tidak seperti organisasi Muhammadiyah yang garis komandonya sampai di tingkat bawah.
Lalu Romo Edy Purwanto Pr juga memberikan penjelasan bahwa untuk mendatangkan guru agama bagi peserta didik yang tidak seagama dan bersekolah di sekolah sekolah Katolik juga perlu memperhatikan kondisi keuangan yayasan, sebab tidak semua yayasan mampu untuk memenuhi hak peserta didiknya dalam permasalahan ini.
Sebenarnya, dengan mencontoh apa yang dilakukan Sekolah Theresiana itu juga sudah memenuhi hak peserta didik sebagaimana amanat UU.
Dalam bagian akhir sahabat saya Peter Kristandi menyampaikan hal yang pernah beliau terima dari pengajaran Romo Purwa yang dalam pandangannya "seyogyanya, sekolah sekolah Katolik membangun tempat ibadah bagi peserta didiknya yang tidak seagama"
Dan ini pun langsung saya tanggapi, dalam PP no 55 tahun 2007 pasal 4 ayat 7Â
"Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangunÂ
rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikanÂ
yang bersangkutan".Â
Setelah kenyang dengan pokok bahasan walaupun tidak ada satupun pernyataan dari Romo Edy Purwanto Pr yang boleh saya katakan menggigit ( beliaunya tertawa saat saya menyampaikan hal tersebut) namun beliau berjanji akan membawa permasalahan ini dalam rapat rapat Majelis Pendidikan Katolik yang ada dalam struktur Keuskupan Agung Semarang. Dan kamipun bermohon diri setelah berdiskusi dengan penuh keakraban dan semangat persaudaraan yang berlangsung selama lebih kurang satu jam.
