Dampak Sosial dari Politisasi Identitas di Tengah Masyarakat Majemuk (Indonesia)

Salah satu dampak paling mencolok dari politisasi identitas adalah pemecahan sosial. Ketika identitas tertentu digunakan untuk membedakan dan mendiferensiasi kelompok, hal ini dapat mengarah pada meningkatnya ketegangan antar kelompok. Misalnya, dalam konteks etnis, politisasi identitas dapat memperburuk konflik yang ada dan menghasilkan polarisasi yang lebih dalam. Masyarakat menjadi terfragmentasi, dengan individu lebih cenderung berinteraksi hanya dengan anggota kelompok mereka sendiri.[7]

 

2. Pengikisan hak-hak kaum minoritas

 

Politika identitas dapat menciptakan ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas, sering kali mengarah pada pengabaian hak-hak kaum minoritas demi kepentingan politik kelompok mayoritas. Kaum minoritas yang hak-haknya terpinggirkan cenderung mengalami marginalisasi dalam berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, dan budaya, sehingga kehilangan suara dalam pengambilan keputusan. Ketika identitas kelompok menjadi fokus utama, suara individu dalam kelompok minoritas sering kali terabaikan. Kebijakan yang diusulkan mungkin tidak mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak mereka, mengarah pada marginalisasi.[8]

 

3. Dampak terhadap Partisipasi Politik

 

Politisasi identitas juga memengaruhi cara individu berpartisipasi dalam politik. Ketika identitas kelompok menjadi pusat perhatian, individu sering kali merasa terpaksa untuk mendukung calon atau partai yang dianggap mewakili kelompok mereka, meskipun mereka mungkin tidak setuju dengan semua kebijakan yang diusulkan. Ini dapat mengurangi pluralisme dalam politik, karena suara-suara yang berbeda sering kali diabaikan demi kepentingan kelompok yang lebih besar.

 

Dampak politisasi identitas terhadap partisipasi politik di Indonesia sangat kompleks. Sementara ia dapat meningkatkan mobilisasi dan kesadaran, ia juga berpotensi menyebabkan eksklusi, ketegangan sosial, dan pembelahan masyarakat. Untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif, penting bagi semua pihak untuk mendukung dialog antar kelompok dan memastikan bahwa suara semua kelompok, terutama minoritas, diakui dan dihargai.[9]