Pasalnya, kebijakan tersebut tidak mampu mengkaji kondisi sosial masyarakat Kota Depok  sehingga harus dihentikan dengan dalil kurang cocok bila diberlakukan terhadap seluruh kalangan masyarakat, dan hanya cocok apabila diberlakukan pada masyarakat dengan kategori tertentu.
Namun kegagalan kebijakan tersebut untuk tetap diberlakukan bukan serta merta hanya disebabkan oleh gagalnya tahap adaptasi kebijakan pada proses pembentukan kebijakan, melainkan berkemungkinan juga dipengaruhi oleh tidak berjalan secara baiknya tahapan lain pada proses pembentukan kebijakan.Â
Misalnya dapat berkemungkinan terjadi "salah pilih opsi" pada tahap formulasi kebijakan penyelesaian isu yang diambil oleh Pemkot Depok. Hal tersebut sangat berpeluang terjadi apabila kepentingan partikular milik para pemangku kepentinga menjadi lebih dominan ketimbang kepentingan universal yang dimiliki oleh publik.Â
Selain itu kegagalan kebijakan tersebut berkemungkinan terjadi kesalahan pada tahap policy adaption. Kemungkinan lainnya adalah adanya kesalahan yang menyebabkan gagalnya kebijakan One Day No Rice ini terletak pada implementasi kebijakan yang tidak didukung oleh kalangan masayarakat, atau adanya hambatan diluar proyeksi kebijakan ini. Sehingga menyebakan ketidak efektifan kebijakan dan bermuara pada dihentikannya kebijakan ini.
Â
 Â
[1] Muhammad Tahir Haning, Reformasi Birokrasi : Desain Organisasi yang Mendukung Pelayanan Publik di Indonesia, hlm. 5
 Â
[2] IWAN SUPRIYATNA, Dedi Mulyadi Komentari Program One Day No Rice di Depok, 2017 (https://regional.kompas.com/read/2017/12/21/11344701/dedi-mulyadi-komentari-program-one-day-no-rice-di-depok) diakses pada tanggal 6 Mei pukul 22.25 WIB
