Gerakan Literasi Politik Desa di Tahun Politik

 

Oleh Muhammad Julijanto

Gerakan ekonomi kerakyatan berbasis desa terus dikembangkan. Saatnya pembangunan kota terintegrasi dengan pembangunan desa. Dana desa yang menjadikan potensi desa berkembang lebih pesat, tidak hanya dari sisi fisik infrastruktur, sarana prasarana desa yang semakin baik, tetapi bangunan mentalitas dan moral masyarakatnya tidak diperbaiki. Gerakan literasi desa menjadi tulang punggung perkembangan desa kreatif.

Karena gerakan literasi dan pendidikan politik sangat tergantung dari kreativitas, bila seseorang sudah kreatif tentu akan produktif, tidak ada produktivitas tanpa kreativitas. Upaya terus menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk perkembangan desa lebih baik.

Ada desa yang terus merugi dan bangkrut tidak pernah keluar dari kondisi apa adanya sejak dahulu. 

Sejak zaman old penjajahan hingga zaman now masih saja seperti belum tersentuh pembangunan. Karena problem dasarnya adalah sumber daya manusia (SDM) pengelola desa, kondisi alam mereka mendorong mereka berpangku tangan, hanya pasrah pada nasib. Ini adalah persoalan mentalitas, sebaliknya faktor alam bisa membangkitkan kreativitas dan produktivtas yang bisa dikembangkan dari budaya dan karakter masyarakatnya.

Tuhan Yang Maha Esa tidak akan merubah suatu kaum, kalau kaum itu tidak mengubahnya sendiri. Masyarakat perlu dibantu, dibangkitkan dari mimpi-mimpi kesejahteraan tanpa ikhtiar, usaha dan kerja keras, merasa nyaman mendapatkan uluran dan bantuan tangan dari orang lain.

Mentalitas menerima harus diubah menjadi mental memberi, sementara kemampuan memberi belum punya kekuatan, lalu harus mulai dari mana, menghidupkan ekonomi pedesaan.

Riset tentang desa sudah banyak dilakukan berkaitan dengan ekonomi pedesaan. Desa menjadi basis pengembangan ekonomi kerakyatan, banyak desa yang bisa keluar dari masalah ekonomi. Bila pembangunan sumber daya manusia desa dikembangkan dan diberikan skill khusus berkaitan dengan potensi alam yang bisa dikembangkan, sehingga sumber daya desa bisa dimanfaatkan dengan lebih baik.

Konsep tentang pembangunan desa semuanya padat modal. Seperti desa binaan, pertanian dan perkebunan desa, desa wisata, desa swasembada pangan, desaku maju rakyatku makmur.

Gerakan literasi di desa dengan menyediakan bahan bacaan masyarakat, adanya perpustakaan keliling di desa, memberikan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat desa, sehingga desa bisa keluar dari kemiskinan. Bila kita telusuri beberapa desa di Jawa saja masih banyak masalah, apalagi desa di luar Jawa.

Berita kelaparan dan kurang gizi di desa Asmat Papua, ini menunjukkan ada masalah ekonomi desa yang sangat mendalam. 

Problem demikian perlu sentuhan dan intervensi pusat dengan asistensi dan pendampingan yang lebih baik terhadap pembangunan desa tersebut, sehingga aparaturnya tidak habis karena mala-administrasi keuangan.

Vaksinasi masal. Dokpri.

Standar menjadi desa layak anak, desa layak perempuan, desa layak difabel, desa layak kesejahteraan rakyatnya, desa layak infrastruktur desa, paling tidak setiap desa mempunyai akses jalan masuk ke pusat desa dengan jalan yang halus, mulus dan terkoneksi sampai ke kota.

Fasilitas pendidikan dan kesehatan memadai, tenaga kesehatan profesional dan stand by setiap saat, fasilitas telekomikasi-jaringan internet desa. Sehingga desa tersebut tidak terisolasi, bisa bangkit dari segala bentuk keterbelakangan.

Standar desa maju adalah desa yang mampu swasembada pangan sendiri, desa yang mampu menghidupi dirinya, dengan dana bantuan pusat atau dana alokasi desa maka infrastruktur desa menjadi nyata adanya, bukan lagi mimpi, listrik masuk desa pada tahun 1980-an mestinya program ini tidak ada lagi desa yang kegelapan, desa sudah terang dan gerakan literasi dan gerakan ekonominya semakin berkembang.

Listrik masuk desa, perpustakaan masuk desa, bidan masuk desa, penyuluh pertanian masuk desa, penyuluh agama masuk desa. Memang banyak desa terjadi pemekaran wilayah, satu sisi bisa berkembang lebih baik sehingga desa lebih maju.

Oleh karena itu perlu diubah konsep pembangunan desa, yaitu dengan memindahkan beberapa kantor pelayanan dari kota disebar ke berbagai desa, sehingga suatu kantor dinas tidak hanya berkumpul pada satu kelurahan atau satu desa tertentu, tetapi bisa menyebar, dengan konsep ini maka akan mendorong berbagai sektor riil akan berkembang lebih baik.

Kampus Masuk Desa

Demikian juga kampus, kehadiran perguruan tinggi dengan berbagai aneka fakultasnya bisa mendorong gerakan ekonomi dan kemajuan untuk desa. 

Bila setiap desa mempunyai lembaga pendidikan dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA/SMK), perguruan tinggi, alangkah berkembangnya masyarakat desa tersebut.

Kita bisa lihat betapa desa-desa yang dahulunya sepi, dan tidak ada kegiatan ekonomi dan jasa, seiring dengan dibangunnya lembaga pendidikan di daerah tersebut, membuka berbagai akses kepada masyarakat untuk berkembang desanya, dan secara otomatis kesejahteraan masyarakat akan semakin baik.

Tahun Politik

Ayo bangun desa, sampai di mana dana pembangunan desa yang menjadi program pemerintah Joko Widodo satu desa Rp 1 Miliar, sudahkah desa bangun dari mimpi kesejahteraan, atau semakin banyak sumber daya manusia desa yang masuk bui karena keterbatasan kapasitas, kemampuan menejerial dan literasi keuangan desa. Sehingga mengelola keuangan desa secara tidak profesional, yang menyebabkan justru banyak perangkat desa yang masuk penjara. 

Pada tahap inilah perlu adanya pendampingan serius, agar SDM desa tidak berkurang, justru semakin baik dan berkembang desanya.

Program pemberdayaan berbasis desa sudah diluncurkan dan dijalankan, infrastruktur yang berhasil dibangun juga cukup lumayan, untuk beberapa desa yang mempunyai program yang bagus, sementara masih banyak juga program yang gagal karena karakter pengelolanya yang hanya menguntungkan dirinya dan kelompoknya, sehingga membuat desa semakin terpuruk.

Bagaimana kabar BUMDEs, adakah yang membanggakan bisa menggerakkan ekonomi desa, atau sebaliknya banyak salah kelola dan timbul kemiskinan baru di desa? Bisa menjadi renungan di tahun politik.

Tahun politik semestinya menyadarkan para stakeholder yang akan berkiprah dalam percaturan politik, hendaknya mengkampanyekan bagaimana setiap presiden, calon perwakilan daerah, calon anggota legislatif maupun kepala daerah secara serius memikirkan dan mencari solusi mengeluarkan daerahnya masing-masing sesuai daerah pemilihan dengan mengoptimalkan pembangunan desa, bila data-data dan kajian akademik desa secara maksimal dan solusinya bisa tepat, maka pembangunan desa akan semakin baik.

Pelajaran dari kemenangan calon dalam pilkada terdahulu dapat dipetakan menjadi: personality kandidat sebagai sosok figur yang memberikan pencerahan dan harapan baru-mimpi baru yang realistis dapat diwujudkan. Kemampuan memetakan kebutuhan dasar dan memberikan solusi dalam menjalankan pemerintahan kelak jika pasangan calon terpilih. 

Pengalaman dan bukti nyata kesuksesan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di daerah lain atau di lembaga yang pernah ditekuninya, menjadi modal dalam mengimplementasikan program, visi, misi di tempat yang baru.

Kemampuan menjalin komunikasi dengan semua elemen masyarakat dan tanpa diskriminasi serta menjalin kepemimpinan yang elegan dan familiar dengan semua elemen masyarakat dan merakyat. 

Tahun politik menunggu sentuhan pasangan calon untuk desa semakin maju semoga tidak hanya sebagai jualan suara dalam pemilu kelak.

Kepala desa pemangku kepentingan politik di desa, memanfaatkannya untuk melakukan tekanan politik dengan harapan mendapatkan kue kekuasaan lebih lama sebagai barter.

Dan di tahun politik pula para pamong desa ini mengusung isu perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dua periode berturut-turut atau bukan. Namun persoalannya, apakah bisa menjamin semakin lama menjabat semakin baik Tata Kelola Pemerintahan Desa, dan makin sejahtera rakyat dan masyarakatnya untuk mendapatkan sentuhan pembangunan. 

Atau sebaliknya makin lama masa jabatan semakin banyak kepala desa yang terjerat tindak pidana korupsi, karena salah urus dana desa yang melimpah. 

Sebagaimana hasil riset politik bahwa kekuasaan yang lama cenderung korup, represif dan otoriter. Sebagaimana sejarah reformasi terjadi. Semoga desa makin sejahtera rakyatnya dan para pamongnya.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag. adalah Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Penulis Buku Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Deepublish, 2015.