Tentara Siber, Masa Depan Pertahanan Digital Indonesia

Pembentukan pasukan siber bukanlah ide baru di Indonesia. Gagasan ini sudah beberapa kali diusulkan oleh berbagai pejabat tinggi negara. 

Salah satu tokoh yang mendukung penuh pembentukan pasukan ini adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, yang akrab dipanggil Bamsoet. 

Dalam beberapa kesempatan, Bamsoet menyatakan bahwa TNI membutuhkan matra keempat, yaitu pasukan siber, untuk melindungi kedaulatan siber Indonesia.

Presiden Jokowi juga memberikan dukungan untuk pembentukan tentara siber ini. Ia bahkan mengusulkan agar inisiatif tersebut mulai dikembangkan pada masa kepemimpinan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. 

Ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap ancaman siber kini semakin menjadi prioritas dalam strategi pertahanan nasional Indonesia.

Mengapa Kedaulatan Siber Menjadi Penting?

Perkembangan dunia digital tidak hanya membawa manfaat besar dalam hal ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan, tetapi juga menyajikan tantangan besar dalam bentuk ancaman siber. 

Serangan siber bukanlah fenomena baru, dan Indonesia sudah sering menjadi korban peretasan skala besar. 

Serangan ini bukan hanya mencuri data pribadi warga negara, tetapi juga menyasar institusi vital, seperti kementerian, perusahaan BUMN, dan infrastruktur penting lainnya.

Contoh nyata dari ancaman siber ini adalah beberapa kali kebocoran data besar-besaran yang terjadi di Indonesia, seperti bocornya data e-KTP, data kesehatan, hingga data milik lembaga-lembaga pemerintah. 

Data yang dicuri sering kali dijual di pasar gelap, menyebabkan kerugian besar, baik bagi negara maupun masyarakat. 

Oleh karena itu, menjaga kedaulatan siber tidak kalah pentingnya dengan menjaga kedaulatan fisik di darat, laut, dan udara.