Pertama-tama, pemerintah harus memperkuat infrastruktur dan layanan publik yang memadai, termasuk pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur lainnya.Â
Dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan ini, kelas menengah dapat lebih mudah mengakses sumber daya dan peluang yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan mereka.
Kedua, pemerintah perlu menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang dapat memberikan lapangan kerja yang layak bagi kelas menengah.Â
Dukungan untuk usaha kecil dan menengah (UKM), investasi dalam infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan pembangunan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas bagi kelas menengah.
Ketiga, pemerintah harus memperkuat sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.Â
Program-program bantuan sosial yang tidak hanya ditujukan kepada masyarakat miskin, tetapi juga kepada kelas menengah yang rentan, dapat membantu mengurangi risiko kemiskinan dan ketidakstabilan keuangan di kalangan mereka.Â
Selain itu, pemerintah juga dapat memperkuat jaringan sosial dan dukungan komunitas untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada kelas menengah dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial.
Keempat, pemerintah perlu memperkuat partisipasi dan representasi kelas menengah dalam proses pengambilan keputusan politik dan pembangunan.Â
Dengan melibatkan kelas menengah dalam pembuatan kebijakan dan program pembangunan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terwakili dengan baik dalam agenda pembangunan nasional.Â
Partisipasi aktif kelas menengah dalam kegiatan politik dan sosial juga penting untuk memperkuat sistem demokrasi dan memperjuangkan kepentingan bersama masyarakat.
Kesimpulan
Kelas menengah Indonesia memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara ini. Namun, mereka juga menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan keberlanjutan finansial dan kesejahteraan.Â