Membangun Negeri Kepulauan: Transformasi Ekonomi Indonesia Melalui Konsep Ekonomi Biru

Indonesia, sebagai negara kepulauan megadiverse, kini merentang sayapnya ke arah baru dengan mengadopsi konsep ekonomi biru. 

Dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, laut dan perikanan menjadi warisan berharga yang menjadi kunci bagi kesejahteraan bangsa ini. 

Saat ini, pemerintah Indonesia telah menggagas sebuah road map yang ambisius dan menerapkan lima program prioritas yang berbasis ekologi. 

Baca juga: Ekonomi Biru sebagai Pendorong Utama Pertumbuhan Indonesia

Maksudnya adalah membuka jalan bagi terserapnya jutaan lapangan kerja dan menjadikan laut sebagai identitas utama dan kunci bagi kemakmuran Indonesia.

Potensi Laut Indonesia

Laut, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan lebih dari 17.000 pulau, bukan sekadar sumber kehidupan bagi Indonesia. 

Laut adalah sumber daya ekonomi yang luar biasa, dengan sektor perikanan yang menduduki peringkat kedua terbesar di dunia, setelah Cina. 

Kontribusi sekitar 27 miliar dolar Amerika terhadap produk domestik bruto dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi sekitar 7 juta orang menandai pentingnya laut dalam perekonomian Indonesia.

Baca juga: Utang Besar, Pertumbuhan Besar: Mengupas Strategi Negara Maju dalam Memajukan Ekonomi Melalui Utang

Namun, laut bukan hanya menghidupi ekonomi, melainkan juga menjaga lingkungan. Terumbu karang dan hutan mangrove, dengan peran pentingnya, mampu mengurangi dampak bencana alam seperti banjir dan tsunami terhadap masyarakat pesisir. 

Baca juga: Idul Fitri Tanpa Baju Baru: Perjalanan Suistainable Fashion dalam Tradisi Kultural

Perlindungan yang diberikan oleh ekosistem ini dihargai setidaknya sebesar 639 juta dolar per tahun. Saatnya untuk menjadikan laut sebagai identitas dan kunci bagi kesejahteraan Indonesia.

Road Map Ekonomi Biru Indonesia

Pemerintah Indonesia menghadapi tugas besar dalam mengelola kelautan dan perikanan yang sangat tergantung pada hak nelayan dan pelaku usaha. 

Untuk mewujudkan visi ekonomi biru, lima program prioritas telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

ilustrasi konservasi laut. sumber: freepik

1. Perluasan Kawasan Konservasi Laut

Dengan target mencapai 30% luas perairan pada tahun 2045, program ini bertujuan menjaga ketersediaan sumber daya ikan dan meningkatkan serapan karbon melalui ekosistem laut yang sehat. 

Kawasan konservasi ini juga menjadi langkah strategis untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dan mempertahankan ekosistem yang lestari.

Lokasi percontohan perluasan kawasan konservasi telah ditunjuk di laut Nusa Tenggara Timur, sebuah wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati laut. 

Ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

2. Penangkapan Ikan Terukur

Program ini berfokus pada penangkapan ikan di enam zona, yang mencakup wilayah barat hingga timur Indonesia. 

Dengan mengatur kuota atau kebutuhan, pemerintah berharap dapat memberikan manfaat bagi keberlanjutan sumber daya ikan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pelaku usaha.

Langkah ini merupakan upaya proaktif untuk mencegah overfishing dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. 

Keberlanjutan ekonomi biru tidak hanya mencakup keberlanjutan sumber daya, tetapi juga keberlanjutan sosial dan ekonomi bagi masyarakat nelayan.

3. Komoditas Unggulan untuk Kesejahteraan

Pemerintah telah menetapkan lima komoditas unggulan yang terus dikembangkan, yaitu udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan ikan nila. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Contoh nyata dari pelaksanaan program ini dapat dilihat di Kebumen, Jawa Tengah, di mana budidaya udang telah berkembang seluas 100 hektar dan menghasilkan 40 ton udang per hektar. 

Partisipasi masyarakat dalam proyek ini menandai upaya pemerintah untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pengembangan ekonomi biru.

4. Pengembangan Wilayah Pesisir

Fokus pada pengembangan wilayah pesisir melibatkan penguatan tata kelola dan kelembagaan dalam pengelolaan perikanan. 

Ini mencakup inisiatif di berbagai lokasi strategis, seperti Nusa Tenggara Timur, yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Pemerintah berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat lokal dan memastikan bahwa pengelolaan wilayah pesisir tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

ilustrasi mengurangi sampah di laut. sumber: freepik

5. Pengurangan Sampah Plastik di Laut

Sejak tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memulai program membersihkan laut sebagai upaya mengurangi dampak sampah plastik di perairan Indonesia. 

Sebagai langkah nyata, nelayan berpartisipasi dalam kegiatan ini selama satu bulan setiap tahun, mengubah peran mereka dari penangkap ikan menjadi pemburu sampah plastik.

Hasil buruan sampah plastik tersebut dibeli oleh pemerintah sesuai dengan harga pasar. 

Data tahun 2022 mencatat bahwa 88 ton sampah plastik berhasil dikumpulkan di seluruh perairan Indonesia, dengan Aceh menyumbang 13 ton. 

Program ini mencerminkan kesadaran pemerintah akan pentingnya menjaga kebersihan laut untuk mendukung ekosistem yang sehat.

Pencapaian dan Tantangan Masa Depan

Mengimplementasikan road map ekonomi biru bukanlah tugas yang mudah. 

Pemerintah Indonesia perlu menghadapi sejumlah tantangan, termasuk pengelolaan hak nelayan kecil, penguatan tata kelola dan kelembagaan, serta penanganan sampah plastik yang masih menjadi masalah global.

Meskipun demikian, pencapaian masa depan yang diharapkan dari program ini bisa sangat signifikan. 

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic dan Island State yang akan diselenggarakan di Bali pada Oktober 2023, Indonesia berencana untuk memajukan komitmen ekonomi biru kepada dunia internasional. 

Harapannya, negara-negara pulau dan kepulauan lainnya dapat diajak bergabung dalam protokol implementasi ekonomi biru sebagai agenda global.

Peran Indonesia dalam Ekosistem Global

Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam penerapan ekonomi biru di tingkat internasional. 

Dengan membagikan pengalaman dan keberhasilan implementasi program-program ini, Indonesia dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain yang memiliki tantangan dan potensi serupa di bidang kelautan dan perikanan.

Dengan adanya keterlibatan aktif Indonesia dalam menjaga ekosistemnya, baik melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan maupun perlindungan terhadap lingkungan, pemerintah dapat menunjukkan bahwa ekonomi biru bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang keberlanjutan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Melangkah ke Masa Depan dengan Ekonomi Biru

Penerapan strategi ekonomi biru di Indonesia bukanlah sekadar sebuah inisiatif pemerintah, melainkan sebuah perjalanan panjang menuju keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal, pelestarian sumber daya alam, dan pengurangan dampak negatif, Indonesia bergerak maju sebagai pionir dalam membangun ekonomi biru yang berkelanjutan.

Road map dan program prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah menandai langkah awal yang kuat, dan Konferensi Tingkat Tinggi di Bali diharapkan menjadi momentum untuk menjadikan ekonomi biru sebagai agenda global. 

Melangkah ke masa depan dengan bijaksana, Indonesia menunjukkan bahwa keberlanjutan dan kesejahteraan bisa dicapai tanpa mengorbankan lingkungan. 

Ekonomi biru bukan hanya visi, melainkan sebuah perjalanan yang kita tempuh bersama untuk melindungi, membangun, dan menghargai kekayaan laut yang begitu melimpah di negeri ini.