Faktor ekonomi juga berperan dalam mendorong orang untuk korupsi. Seringkali, karena ketidaksetaraan ekonomi dan tekanan finansial, orang mencari cara-cara ilegal dan cepat untuk meningkatkan pendapatan mereka. Orang-orang di negara-negara dengan tingkat kemiskinan tinggi, gaji rendah, dan peluang ekonomi terbatas mungkin merasa terpaksa melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Selain itu, gaji dan insentif yang diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat publik sangat rendah jika dibandingkan dengan tanggung jawab dan risiko yang mereka hadapi. Ini dapat menyebabkan korupsi. Selain itu, keadaan dapat menjadi lebih buruk ketika ada ketidakstabilan ekonomi, karena orang-orang dapat memanfaatkan situasi yang tidak stabil untuk keuntungan pribadi.
- Kurangnya pendidikan dan saran
Selain itu, kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang konsekuensi negatif korupsi berkontribusi pada penyebaran praktik ini. Banyak orang mungkin tidak menyadari betapa merusaknya korupsi terhadap negara dan masyarakat. Karena masyarakat kurang dididik tentang etika, integritas, dan efek korupsi, mereka menjadi kurang kritis terhadap praktik-praktik yang merusak ini. Untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap korupsi, kampaye pendidikan dan kesadaran publik yang efektif sangat penting.
- Lemahnya pengawasan dan akuntanbilitas
Selain itu, kurangnya sistem pengawasan dan akuntabilitas meningkatkan kemungkinan korupsi. Pelaku bisnis dan pejabat publik dapat dengan mudah menyalahgunakan otoritas mereka tanpa khawatir akan ditangkap atau dihukum. Untuk mencegah korupsi, sistem yang transparan dan akuntabel sangat penting. Ketika lembaga-lembaga independen, media, dan masyarakat sipil menjalankan pengawasan yang efektif, korupsi dapat dihindari.
- Struktur birokrasi yang rumit
Korupsi sering terjadi karena struktur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit. Untuk mempercepat proses yang panjang dan sulit untuk mendapatkan izin, lisensi, atau layanan publik lainnya, pejabat dapat meminta suap atau pembayaran ilegal lainnya. Peluang korupsi dapat dikurangi dengan menyederhanakan prosedur birokrasi dan mengurangi hambatan administratif.
Bagaimana Korupsi Berdampak pada Indonesia?
Korupsi berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk:
Ekonomi
Investasi dan pertumbuhan ekonomi dihambat secara signifikan oleh korupsi. Pengusaha harus membayar suap untuk mendapatkan izin usaha, memenangkan kontrak pemerintah, atau menghindari inspeksi yang ketat, sehingga praktik korupsi meningkatkan biaya operasional bisnis. Hal ini menyebabkan lingkungan bisnis menjadi tidak kompetitif, dan investor asing tidak tertarik untuk menanamkan modal di Indonesia. Selain itu, korupsi menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Para pejabat korup mengambil keuntungan pribadi dari sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur dan layanan publik. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi melambat dan pembangunan menjadi terhambat.
Sosial
Korupsi memiliki efek sosial yang sangat buruk. Korupsi meningkatkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan karena korupsi biasanya menguntungkan segelintir orang kaya, sementara mayoritas masyarakat tetap miskin dan terpinggirkan. Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi lebih buruk karena dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan ini malah diselewengkan. Masyarakat menjadi frustrasi dan tidak puas karena ketidakadilan ini, yang dapat menyebabkan konflik dan mengganggu stabilitas sosial.
