Sebuah ide brillian yang sangat hebat, manakala rakyat dibawah sedang ngos ngosan mencari nafkah, mereka mau mengakali dengan cara mudah untuk mendapat uang sebesar 20 M.
Biarpun usulan itu sudah ditolak oleh Presiden Jokowi, tapi Ketua DPR tetap ngotot.
"Walaupun masih terdapat perbedaan pemahaman di antara fraksi, usulan program ini dapat berasal dari inisiatif anggota DPR, pemerintah daerah, atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya," ucap Novanto ()
Bahkan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzal yang sebelumnya tampak sudah mendukung Presiden Jokowi, berbalik jengkel dan mengkritik Presiden Jokowi!!!
Terhambatnya dana aspirasi dan revisi UU KPK rupanya membuat Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kesal. Fahri yang selama beberapa bulan terakhir tampak mendukung Jokowi, kini mulai kembali mengkritik keras pemerintah. Bahkan tak hanya pemerintah yang jadi bulan-bulanan Fahri, dia juga mengkritik gaya kepemimpinan KPK sekarang.Â
Seandainya, Presiden Jokowi menyetujui dana aspirasi DPR yang besarnya mencapai 11,2 T (20 M X 560 jumlah anggota DPR = 11.200 M), itu artinya uang sebanyak 11.2 T bisa beredar dimasyarakat dan membuat ekonomi bisa ikut berputar.
*Reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak seperti harapan para koruptor. Pengangkatan Rizal Ramli yang belum apa apa sudah menuding kesana kemari, membuat para jantung para koruptor bergetar ketakutan.
Saya tidak mendukung tindakan RR, tapi saya juga yakin RR tidak akan berani berkoar koar sembarangan jika tidak mencium aroma busuk para koruptor dalam mega proyek pemerintah!!! Saya yakin, RR punya data tapi seharusnya RR tidak mengumbar ke media. Tapi, apakah memang itu strategi RR supaya bisa membuat koruptor keder? Hmmm...
*Belum lagi jika kita melihat sebelumnya, Presiden Jokowi membuat keputusan untuk mengurangi impor daging sapi yang jelas jelas sudah dikuasai oleh kartel daging dan membuat harga daging sapi di Indonesia menjadi termahal di seluruh dunia.
Bisa kita lihat dengan jelas, sudah begitu banyak kebijakan Jokowi yang mengetatkan pengeluaran anggaran karena dianggap rentan korupsi. Dan masih banyak kebijakan lain yang menggempur kantong kantong uang para koruptor -yang dulu cuma uncang uncang kaki dapet duit.
Sudah berapa banyak uang atau anggaran yang seharusnya bocor kepada pejabat dan pengusaha kotor yang bisa diselamatkan untuk rakyat. Hal hal seperti itulah yang menyebabkan perputaran ekonomi di Indonesia melambat dan membuat koruptor semakin kalap.
