Selalu ada banyak sisi dalam melihat satu peristiwa. Kita bisa lihat bahwa terpuruk rupiah bisa menyebabkan pengusaha ekspor lebih untung daripada pengusaha yang mengandalkan impor.
Tidak perlu saya jabarin lagi tentang fluktuasi rupiah yang pada minggu minggu belakangan ini semakin tak tentu arahnya. Sampe sampe Presiden Jokowi harus mengundang 25 pengusaha besar ke istana untuk mencari solusi karena Presiden Jokowi menganggap para pengusaha besar inilah yang paling tahu dan mengalami sendiri situasi yang sebenarnya.
Saya bukanlah ekonom, pemain valas, pengusaha besar atau apalah yang selalu punya hitung hitungan yang mumet dan menjelimet bikin pala puyeng aja. Mengenai terpuruknya nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu ini, saya ingin kita melihat sesuatu dari sisi lain (faktor X) yang mungkin terlewatkan oleh para pakar ekonomi.
Saya setuju dengan ucapan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani, yang mengatakan bahwa ini sudah diperkirakan sejak pemerintahan SBY lal. Ttapi saya tidak setuju ketika Haryadi Sukamdani mengatakan faktor yang menyebabkan rupiah terpuruk adalah murni karena perlambatan ekonomi dunia.
Menurut saya, keterpurukan rupiah, bukan perlambatan ekonomi dunia tapi lebih disebabkan karena kelambatan ekonomi Indonesia dan faktor X yang nanti diuraikan dibawah ini. Terpuruknya nilai rupiah bukan ujug ujug karena ada suatu peristiwa yang menghebohkan, tapi perlahan dan terus menerus seperti bola salju.
Oleh sebab itu, dalam tulisan ini saya hanya ingin kita melihat situasi politik dalam negeri pasca pilpres 2014 lalu.
Berikut kronologisnya...
Berdasarkan putusan MK bahwa pasangan Jokowi-JK –calon dari KIH- yang memenangkan pilpres 2014, namun di sisi lain parlemen dikuasai mayoritas kubu KMP yang nota bene lawan dari pasangan Jokowi-JK.
Tak lama setelah pelantikan, Presiden Jokowi berikut pasukannya membuat banyak gebrakan yang spektakuler. Saya ambil beberapa contoh saja.
*Menteri Susi yang nota bene tidak punya gelar apapun, membuat kita semua tercengang dengan keberaniannya menenggelamkan kapal pencuri ikan yang merugikan negeri ini. Tindakan Menteri Susi, sudah membuka mata kita, bahwa selama ini -pada pemerintahan yang lalu- ada pembiaran sumber daya kita dicuri oleh bangsa asing. Tindakan ini jelas jelas sudah menampar banyak pihak.
(saya tidak mengatakan bahwa ada kerjasama atau setoran dari para pencuri itu ke pihak penguasa, tapi bagaimana mungkin arena pasar malam yang tiap hari diadakan di lautan Indonesia tidak diketahui pihak aparat dan penguasa???)
*Mafia minyak yang dari dulu cuma terdengar namanya tapi tidak ada ujudnya -seperti hantu atau siluman- akhirnya dibongkar.
Petral yang sangat merugikan negara akhirnya dibubarkan. Koruptor kalang kabut. Manusia manusia serakah penghisap uang rakyat terpaksa harus gigit jari.
*Walaupun semakin hari kekuatan kubu KMP semakin lemah, tidak perlu saya ceritakan lagi tentang kualitas DPR dengan lebih detail, tapi kita tahu bahwa kualitas anggota DPR kita yang semakin tahun tidak semakin membaik tapi malah semakin parah. Tidak perduli apa itu mereka dari kubu KIH maupun kubu KMP. Kalau sudah bicara soal duit atau hal yang menguntungan diri sendiri, mereka pasti nafsu alias ngiler.
Akal pikiran dan hati nurani mereka, memang tidak berpihak kepada rakyat yang memilihnya, janji kampanye pada saat pileg hanya omong kosong belaka.
Mereka hanya sibuk memikirkan urusan pribadi, partainya saja atau mencari celah dan akal bagaimana caranya bisa mendapatkan uang sebanyak banyaknya guna mengembalikan uang yang sudah mereka keluarkan atau untuk melunasi hutang sewaktu pileg kemarin.
Masih ingat tentang perkataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang mengatakan bahwa korupsi adalah Oli Pembangunan? Menurutnya, dengan adanya korupsi menunjukkan bahwa pembangunan di suatu negara berjalan. Meski ia juga tak membenarkan langkah korupsi itu.
"Mana yang kita pilih? Tidak ada korupsi, tidak ada pembangunan atau sedikit korupsi ada pembangunan. Di beberapa negara berkembang, korupsi itu justru jadi 'oli' pembangunan," kata Fadli dalam diskusi bertajuk 'Duh KPK' di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015) ()
Setelah itu, muncul Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DB) atau yang lebih dikenal dengan nama dana aspirasi yang besarnya 20M per anggota DPR.
Walaupun usulan dana aspirasi sudah ditentang banyak pihak karena sangat rentan dengan korupsi, namun dengan berjuta alasan, DPR tetap bergeming, tidak mau mendengarkan suara suara rakyat lagi
Akhirnya, dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2015, dari 10 fraksi yang ada di DPR, hanya 7 fraksi yang menyetujui dan 3 fraksi lainnya menolak, para anggota dewan yang merasa terhormat ini tetap memutuskan untuk mengesahkan dana aspirasi dan mengajukan kepada Presiden Jokowi.
"Dengan memperhatikan catatan, mari kita setujui peraturan DPR tentang tata cara pengusulan program pembangunan dana aspirasi," ujar pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di ruang rapat paripurna, gedung DPR, Senayan, Jakarta
Sebuah ide brillian yang sangat hebat, manakala rakyat dibawah sedang ngos ngosan mencari nafkah, mereka mau mengakali dengan cara mudah untuk mendapat uang sebesar 20 M.
Biarpun usulan itu sudah ditolak oleh Presiden Jokowi, tapi Ketua DPR tetap ngotot.
"Walaupun masih terdapat perbedaan pemahaman di antara fraksi, usulan program ini dapat berasal dari inisiatif anggota DPR, pemerintah daerah, atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya," ucap Novanto ()
Bahkan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzal yang sebelumnya tampak sudah mendukung Presiden Jokowi, berbalik jengkel dan mengkritik Presiden Jokowi!!!
Terhambatnya dana aspirasi dan revisi UU KPK rupanya membuat Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kesal. Fahri yang selama beberapa bulan terakhir tampak mendukung Jokowi, kini mulai kembali mengkritik keras pemerintah. Bahkan tak hanya pemerintah yang jadi bulan-bulanan Fahri, dia juga mengkritik gaya kepemimpinan KPK sekarang.
Seandainya, Presiden Jokowi menyetujui dana aspirasi DPR yang besarnya mencapai 11,2 T (20 M X 560 jumlah anggota DPR = 11.200 M), itu artinya uang sebanyak 11.2 T bisa beredar dimasyarakat dan membuat ekonomi bisa ikut berputar.
*Reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak seperti harapan para koruptor. Pengangkatan Rizal Ramli yang belum apa apa sudah menuding kesana kemari, membuat para jantung para koruptor bergetar ketakutan.
Saya tidak mendukung tindakan RR, tapi saya juga yakin RR tidak akan berani berkoar koar sembarangan jika tidak mencium aroma busuk para koruptor dalam mega proyek pemerintah!!! Saya yakin, RR punya data tapi seharusnya RR tidak mengumbar ke media. Tapi, apakah memang itu strategi RR supaya bisa membuat koruptor keder? Hmmm...
*Belum lagi jika kita melihat sebelumnya, Presiden Jokowi membuat keputusan untuk mengurangi impor daging sapi yang jelas jelas sudah dikuasai oleh kartel daging dan membuat harga daging sapi di Indonesia menjadi termahal di seluruh dunia.
Bisa kita lihat dengan jelas, sudah begitu banyak kebijakan Jokowi yang mengetatkan pengeluaran anggaran karena dianggap rentan korupsi. Dan masih banyak kebijakan lain yang menggempur kantong kantong uang para koruptor -yang dulu cuma uncang uncang kaki dapet duit.
Sudah berapa banyak uang atau anggaran yang seharusnya bocor kepada pejabat dan pengusaha kotor yang bisa diselamatkan untuk rakyat. Hal hal seperti itulah yang menyebabkan perputaran ekonomi di Indonesia melambat dan membuat koruptor semakin kalap.
Uang 3H (Halal, Haram dan Hantam) yang pada pemerintahan lalu sangat banyak beredar, sekarang hanya sedikit. Para pejabat sekarang, tidak bisa berfoya foya menghamburkan uang semaunya. Mereka juga tidak bisa lagi membeli barang barang seenaknya dengan harga gila gilaan.
Perusahaan dan pengusaha yang biasanya bekerja sama dengan para pejabat untuk menggelembungkan harga, bisa dipastikan segera gulung tikar, karena tidak dapat pesanan lagi dari pejabat. Tempat hiburan malam –tempat para pejabat dan pengusaha membuang uang- menjadi lebih sepi karena tidak ada lagi pejabat dan pengusaha membuang uang disana.
Sebenarnya niat Presiden Jokowi -yang sangat polos dan jujur- tidak lain hanya ingin supaya dana anggaran negara bisa tepat sampai kepada rakyat -tidak berceceran kemana mana- tapi justru hal inilah yang membuat para koruptor menjadi geram, jengkel, panik dan dendam.
Nah, sekarang semakin jelas kan?
Dengan mengangkat menteri dan pejabat yang bersih, Jokowi sudah melempar para koruptor ke lahan kering dan tandus sehingga mereka sekarang megap megap, seperti ikan kekurangan air.
Dengan kebijakan Jokowi yang pro rakyat dan ingin menciptakan pemerintah yang bersih, otomatis kekuatan koruptor semakin bertambah, karena masuk lagi satu kekuatan besar yaitu pengusaha kotor, yang dulu menjadi mitra pemerintah, sekarang menjadi musuh pemerintah.
Bisa dibayangkan betapa murkanya mereka, kan? Betapa besarnya kekuatan mereka, kan? Dengan semakin besarnya kekuatan mereka sekarang, lalu secara bersama sama menggunakan kekayaan yang super duper, kerjasama yang terorganisir dan jumlah yang semakin banyak, mereka mencari akal untuk mempengaruhi ekonomi Indonesia.
Itu yang perlu diwaspadai oleh kita semua!!!
Sebagai rakyat, kita harus waspada terhadap ulah para koruptor yang semakin banyak akal! Jangan biarkan mereka terus berkembang biak menghancurkan dan memecah belah bangsa ini!
Ingat, pada saat sekarang akan banyak pihak yang ingin mengail di air keruh. Mereka tahu bahwa banyak rakyat yang mudah termakan isu, apalagi kalau itu menyangkut SARA. Ramai Petisi Online "Stop Kebencian", Ada Kasus Apa? Kompas.com
Jadi yang harus kita lakukan saat ini adalah tetap tenang, bekerja, berusaha mencari nafkah, jangan mudah terpengaruh dengan segala macam isu tetek bengek atau omong kosong yang belum tentu ada benarnya.
Tetaplah yakin bahwa pemerintah tidak akan membiarkan semua rakyatnya sengsara. Yakinlah bahwa kita semua bisa melewati semuanya karena kita pernah lolos dalam ujian yang jauh lebih berat daripada sekarang. Yakinlah bahwa pada akhirnya bangsa ini akan bisa bangkit dan tetap bersatu dalam segala macam cobaan.
Sekarang coba tanyakan lagi kepada diri kita masing masing, pertanyaan dari Fadli Zon.
"Mana yang kita pilih? Tidak ada korupsi, tidak ada pembangunan atau sedikit korupsi ada pembangunan”
***Catatan :
***Bukankah semua upaya perbaikan akan tidak akan membuat semua pihak senang. Bukankah, dalam menegakan kebaikan pasti akan ada pengorbanan? Siapkah kita sekarang berkorban dulu demi kebaikan masa depan??
*** Setiap orang bebas membuat prediksi atau ramalan macam macam, terlepas nantinya prediksi atau ramalan benar atau tidaknya, masih banyak faktor yang menentukan.
Untuk pakar ekonomi.
Apakah pada saat ini, sudah banyak rakyat yang sengsara, bahan makanan dan pakaian susah didapat atau rakyat tidak mampu lagi membeli, sehingga para pakar ekonomi berebut mengeluarkan prediksi buruk?
Silahkan anda membuat prediksi atau beropini yang disertai data data akurat, tapi jika anda memang benar benar pakar ekonomi, seharusnya anda juga tau jalan keluarnya dong!
Bukankah dengan membuat ramalan buruk bisa diartikan bahwa anda berharap akan terjadi sesuau yang buruk? Bukankah akan lebih baik jika anda tidak terus terusan membuat statemen yang membuat rakyat panik???
***Suatu kekonyolan ketika melihat tipi atau media yang mengatakan bahwa situasi Indonesia saat ini mirip seperti tahun 1998.
Apakah pada tahun 1998, mereka tidak ada di Indonesia jadi tidak tau persis situasinya seperti apa? Atau, apakah memang mereka menginginkan situasi di Indonesia sekarang seperti pada tahun 1998? Hmmm...
Salam Damai...
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
