Mengenai pinjaman 500 T, dari negara Tiongkok. Yang Terhormat, Ibu Ratna Sarumpaet, mengatakan bahwa pinjaman menteri itu adalah beban buat rakyat dan rakyat yang harus bayar.
Memang benar, bahwa pinjaman itu nantinya rakyat yang akan bayar. Yang menjadi pertanyaan, apakah pinjaman itu untuk pribadi menteri terkait, sehingga, Yang Terhormat, Ibu Ratna Sarumpaet, merasa sangat keberatan dengan pinjaman itu?
Apakah Yang Terhormat, Ibu Ratna Sarumpaet, tidak tau bahwa pinjaman itu bukanlah dalam bentuk uang kontan yang akan masuk ke kantong pribadi tapi untuk membangun infrastruktur bagi kemajuan dan kesejahteraan negeri ini?
Apakah Yang Terhormat, Ibu Ratna Sarumpaet, tidak tahu bahwa saat ini rakyat butuh infrastruktur pada semua bidang, yang sejak dulu tidak pernah dibangun oleh presiden sebelumnya?
Yang Terhormat, Ibu Ratna Sarumpaet, lalu melanjutkan bahwa pinjaman itu dibarter dengan masuknya tenaga kerja ratusan ribu tenaga kerja Tionghoa ke Indonesia, bahkan Yang Terhormat, Ibu Ratna Sarumpaet, sempat bilang akan ada jutaan pekerja Tionghoa yang akan bekerja di Indonesia.
Apakah Yang Terhormat, Ibu Ratna Sarumpaet, sudah membaca secara benar atau tau masalah yang sebenarnya, bahwa bukan ada jutaan tenaga kerja Tionghoa yang akan bekerja di Indonesia.
Jadi saran saya, ada baiknya yang Terhormat, Ibu Ratna Sarupaet baca penjelasannya di Kompasiana yang dulu udah ditulis oleh ustad Gasa, baru berkoar koar menyatakan bahwa nantinya semua pekerja Indonesia akan marah. Jangan memprovokasi seperti itu bu, sebelum tau kebenarannya...
Contoh keempat..
Lagi lagi Yang Terhormat, Ibu Ratna Sarumpaet, tidak menggunakan data yang benar, dengan memelintir perkataan mantan Kepala BIN Hendropriyono.
Apakah Yang Terhormat, Ibu Ratna Sarumpaet,tidak tahu bahwa memotong sebuah ucapan atau kalimat pernyataan, akan menyebabkan sangat jauh berbeda pengertiannya...
“Siapa saja kalau dihina dan hukum tidak bicara, nanti yang bicara senjata. Itu kan Cicero yang bilang begitu. Hukum harus bisa menyelesaikan itu,” ujar Hendro di Mabes Polri, Jumat (7/8/2015).”
