10. Menuntut tanggung jawab calon atas kelakuan pendukungnya. Menurut SBY, tidak sedikit aksi kekerasan dan destruktif atas pilkada.
****Hanya poin inilah yang benar benar sangat baik, baru dan inspiratif, karena selama ini memang tidak ada undang undang yang mengatur. Seringkali terjadi, ketika pendukung seorang calon atau partai, Â berbuat anarki, calon pemimpin dan partainya tidak pernah dikenai sangsi hukum.
Seringkali terlihat seorang juru kampanye, yang berteriak teriak dengan nada menghasut, dan memfitnah untuk membuat panas para pendukungnya tanpa pernah ada sangsi apapun...
Bahkan tidak jarang, calon pemimpinnya sendiri yang mengajak, menyuruh dan mempengaruhi pendukungnya, untuk berbuat anarkis tanpa pernah dikenai sangsi apapun.
Maka untuk itu, perlu dibuat aturan yang tegas, dan sangat jelas untuk menindak calon pemimpin, ataupun partainya jika pendukungnya melakukan tindakan anarki.
Untuk membuat efek jera, saya usulkan mendiskualifikasi partai, yang pendukungnya berbuat kekerasan, pada pemilihan dalam waktu beberapa tahun, dan hukum dengan berat pelaku serta penghasutnya....
Sekali lagi, semua itu tentang Undang Undang, hukum dan cara menerapkan dimasyarakatnya. Begitu banyak produk hukum, dan undang undang di negeri ini, yang tidak pernah diterapkan dengan baik dan benar.
Aparat hukum masih melihat siapa, apa dan bagaimana...
Jika saja, DPR membuat undang undang dengan sebaik baiknya, tanpa ada kepentingan terselubung didalamnya, akan membuat semua masyarakat sadar hukum, karena aparatnya juga akan menegakkan hukum dengan adil....
Maka sungguh nyaman, aman dan damailah negeri ini....
