Jadi serahkan saja kepihak Kepolisian Daerah, karena Kepolisian Daerah, yang mesti bertanggung jawab tentang keamanan daerahnya.
Begitu juga untuk  mencegah benturan antar massa, bukankah ada aparat keamanan dan kepolisian yang bertanggung jawab tentang hal itu?
Sebenarnya tidak akan sulit mengatasi hal itu, jika saja aparat penegak hukum mau bertindak tanpa pandang bulu. Jadi dalam situasi apapun, aparat tetap memegang teguh prisip menjaga keamanan.
Bukan ketika melihat massa yang banyak, lalu membuat aparat jadi takut dan tidak mau bertindak.
Karena sudah sangat sering hal ini terjadi, ketika massa membuat pengadilan jalanan atau hukum rimba, tidak pernah dikenai sangsi sama sekali. Sehingga, pengadilan jalanan semakin lama menjadi semakin dijadikan pembenaran.
Intinya adalah "Tegakan aturan dan hukum dengan sebenar benarnya, tanpa pandang siapa orangnya dan apapun situasinya"
4. Akuntabilitas dana kampanye termasuk dana sosial. Tujuannya untuk mencegah kolusi.
*Untuk mengatasi masalah ini, bisa dibuat aturan mengenai audit dana kampanye dan dana partai, juga dibuat sebuah badan khusus, yang mempunyai wewenang untuk mengaudit. Sehingga dana kampanye seorang calon ataupun partai, bisa diaudit, segera setelah pemilu usai, tanpa mesti menunggu laporan atau waktu yang lama.
Berikan kewenangan khusus Badan Audit tersebut, untuk bisa menuntut seorang calon, ataupun partai, ketika ditemukan adanya penyelewengan dana kampanye.
5. Larangan politik uang, termasuk serangan fajar dan pembayaran terhadap partai politik pengusung. SBY menyebutkan banyak kepala daerah melakukan korupsi, karena harus korupsi biaya pengeluaran kampanye.
*Ini adalah ide yang paling konyol dan paling basi, karena apakah menurut pak SBY, selama ini politik uang boleh dilakukan???
