Jadi, uji public tidak akan ada gunanya sama sekali karena tidak menghasilkan apapun, bisa dibilang, akan buang uang, tenaga serta waktu saja.
Jika memang uji publkc hanya untuk diketahui oleh lebih banyak masyrakat bahwa calon yang baik atau yang buruk, bukankah itu sama dengan kampanye?
2. Penghematan dan pemotongan anggaran yang signifikan karena dirasakan selama ini biayanya besar.
*Untuk bisa menghemat anggran pemilu, sudah saatnya kita memakai system E-Voting yang sudah pernah dilakukan dengan sukses di beberapa daerah. (Selengkapnya disini) Hanya diperlukan perubahan Undang Undangnya saja.
Atau bisa juga dana pemilu itu dibebankan kepada calon ataupun partai pendukung.
Dalam hal ini memang bisa dibilang agak diskriminasi, karena calon yang baik namun tidak punya uang yang cukup, tidak akan bisa mencalonkan diri menjadi pemimpin.
Tapi mesti bagaimana lagi, jika memang pemerintah sudah keberatan dengan biaya kampanye? Bisa saja sang calon, meminta dana pemilu dari masyarakat pendukungnya, seperti yang dipakai Jokowi-JK, sewaktu kampanye pilpres kemarin.
3. Mengatur pembatasan kampanye dan kampanye secara terbuka sehingga biaya bisa dihemat dan mencegah benturan antar massa.
*Ide ini ada benarnya namun tidak seluruhnya benar. Namun agaknya sudah agak basi, karena sebagian dari itu sudah ada aturannya.
Mengenai pembatasan kampanye bukankah memang setiap kampanye ada batasannya dan sudah diatur waktunya???
Mengenai kampanye terbuka, bukankah itu semua tergantung dari ijin dari aparat kepolisian???
