Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Konflik di Palestina pada Masa Pemerintahan Soekarno

Sejak lahirnya negara Indonesia yakni pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia sudah berpegang teguh pada prinsip sistem politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam melakukan hubungan dengan negara lain. 

Politik bebas dan aktif yakni politik luar negeri yang dianut Indonesia dengan tidak bergabung dan tidak terpengaruh dengan alasan politik dan mengecam, akan tetapi aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Palestina adalah bangsa yang sampai saat ini berusaha untuk mendapatkan kedaulatan diranah dunia internasional. Konflik politik yang terjadi telah menjadikan Palestina hingga saat ini belum dapat mewujudkan sebuah negara yang aman dan berdaulat. 

Ditambah dengan adanya konflik internal antara Hamas dan Fatah menyebabkan wilayah Palestina terpecah menjadi dua wilayah kekuasaan yaitu wilayah Tepi Barat (West Bank) yang dikuasai oleh partai Fatah dan wilayah Jalur Gaza (Gaza Strip) yang dikuasai oleh partai Hamas.

Indonesia sangat mengecam segala bentuk penjajahan karena Indonesia pernah merasakan di posisi seperti demikian, oleh karena itu Indonesia sangat membantu Palestina dalam menegakkan kemerdekaannya. 

Terlebih lagi, Indonesia yang merupakan negara mayoritas muslim memiliki kesamaan pandangan dalam agama dengan Palestina yaitu islam, dan menjaga tempat yang dianggap suci dan bersejarah yakni Masjidil Aqsa. 

Hubungan yang cukup baik antara Indonesia dengan Palestina mendorong Indonesia untuk melakukan langkah inisiatif guna berperan dalam membantu penanganan korban perang dan proses pencapaian perdamaian antara Palestina dengan Israel. 

Selain itu juga, berdasarkan sejarah, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Palestina sudah lama terjalin, yaitu sejak masa peralihan Indonesia menuju kemerdekaan hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia. 

Yang mana Palestina merupakan bangsa pertama di kawasan Timur-Tengah yang menyiarkan kemerdekaan Indonesia di Radio Internasional melalui Mufti Palestina yang bernama Amin Al-Husaini. Berkat jasa dari Amin inilah, kemerdekaan Indonesia mendapatkan gemanya pada masyarakat internasional.  

Menurut Presiden Soekarno, setiap bangsa punya hak menentukan nasibnya sendiri tanpa melalui pengaturan dan campur tangan negara lain. Termasuk Palestina, yang mana dia berhak menentukan apa yang dia inginkan tanpa harus diatur oleh Israel yang memang sebagai tamu di kawasan tersebut. 

Maka dari itu, pemerintahan Soekarno pada saat itu berkontribusi untuk membantu Palestina didukung dengan politik Indonesia yang memang bebas dan aktif yang mengakibatkan Indonesia bisa membantu lebih warga Palestina.