Dari sudut pandang politik, keadilan deliberatif juga sangat penting untuk menciptakan legitimasi kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan tanpa partisipasi yang luas dari semua pihak yang terlibat, terutama negara-negara berkembang yang sering kali dirugikan, cenderung kehilangan legitimasi moral dan politik. Ini dapat memicu ketegangan internasional, di mana negara-negara berkembang merasa dipinggirkan dari sistem global dan mencari alternatif kebijakan yang dapat merugikan sistem perpajakan global yang ada.
Kebijakan perpajakan internasional yang lebih adil, yang dirancang melalui proses deliberatif, tidak hanya akan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan internasional yang lebih baik. Negara-negara yang merasa bahwa kepentingan mereka diabaikan dalam pembuatan kebijakan akan cenderung mencari cara untuk melawan atau menghindari peraturan tersebut, yang pada akhirnya merusak stabilitas ekonomi dan politik global.
How: Menerapkan Keadilan Deliberatif pada Pajak Internasional
Reformasi Sistem Pajak Internasional
Menerapkan keadilan deliberatif dalam sistem pajak internasional memerlukan serangkaian reformasi struktural yang melibatkan semua pemangku kepentingan, baik negara maju maupun negara berkembang. Reformasi ini harus diarahkan untuk menciptakan kerangka hukum dan institusi yang mampu mendukung komunikasi yang inklusif dan partisipatif dalam proses pengambilan keputusan perpajakan global.
1. Meningkatkan Partisipasi Negara Berkembang
Langkah pertama dalam menerapkan keadilan deliberatif adalah meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam pembentukan kebijakan pajak internasional. Ini dapat dilakukan dengan cara:
- Membentuk forum internasional yang melibatkan negara-negara berkembang dalam proses pembuatan kebijakan. Forum ini dapat menjadi platform untuk diskusi terbuka di mana negara-negara berkembang dapat mengungkapkan kepentingan mereka, berbagi pengalaman, dan memberikan masukan terkait peraturan perpajakan global.
- Membuat perjanjian internasional yang mengatur representasi negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan pajak. Misalnya, dalam perjanjian yang dinegosiasikan oleh organisasi internasional seperti OECD atau G20, seharusnya ada ketentuan yang menjamin partisipasi aktif negara-negara berkembang.
- Mendukung kapasitas administratif negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam negosiasi pajak internasional. Ini mencakup pelatihan, dukungan teknis, dan sumber daya finansial yang diperlukan agar negara-negara berkembang dapat terlibat secara efektif dalam diskusi.
2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi adalah kunci untuk memastikan keadilan deliberatif dalam sistem pajak internasional. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan transparansi adalah:
- Mewajibkan laporan publik mengenai perjanjian pajak internasional dan hasil negosiasi. Hal ini akan memungkinkan semua pihak untuk mengakses informasi yang relevan dan memahami bagaimana kebijakan perpajakan internasional ditetapkan.
- Menerapkan kebijakan keterbukaan dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga internasional. Proses negosiasi harus dilakukan secara terbuka, di mana semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, dapat mengamati dan berpartisipasi.
- Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memfasilitasi partisipasi yang lebih luas. Platform online dapat digunakan untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, sehingga suara mereka dapat didengar dalam proses pengambilan keputusan.
3. Membentuk Lembaga yang Memfasilitasi Deliberasi
Kehadiran lembaga yang mendukung deliberasi merupakan bagian penting dari penerapan keadilan deliberatif. Beberapa inisiatif yang dapat diambil termasuk:
- Membentuk lembaga internasional independen yang berfokus pada isu-isu pajak dan keadilan. Lembaga ini bisa berfungsi sebagai mediator dan fasilitator dalam proses deliberasi, memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan yang berimbang.
- Mengadakan konferensi internasional secara berkala yang mengumpulkan pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk berdiskusi tentang isu-isu perpajakan global. Konferensi ini harus dirancang untuk mendorong dialog terbuka dan saling pengertian antara negara-negara maju dan berkembang.
- Mengembangkan program penelitian dan studi kasus yang membahas praktik perpajakan yang adil di berbagai negara. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi negara-negara untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih inklusif dan adil.
