  Biaya Politik yang Tinggi
  Salah satu tantangan terbesar dari pemilihan langsung adalah tingginya biaya politik. Kandidat harus mengeluarkan uang untuk kampanye, tim sukses, alat peraga, hingga saksi di TPS.
Biaya ini sering kali membebani kandidat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya finansial yang besar. Selain itu, biaya ini dapat membuka peluang terjadinya korupsi setelah kandidat terpilih, karena mereka harus "mengembalikan" modal yang sudah dikeluarkan selama proses pemilihan.
  Distribusi Uang kepada Masyarakat: Berkah atau Beban Demokrasi?
  Dalam praktiknya, pemilihan langsung sering diwarnai oleh politik uang. Kandidat membagikan uang atau barang kepada masyarakat sebagai bentuk "bantuan" untuk memperoleh dukungan.
Dari satu sisi, uang yang "dibagikan" ini dapat membantu masyarakat miskin dalam jangka pendek. Bahkan, ada pandangan bahwa politik uang dalam pemilihan langsung secara tidak langsung "mendistribusikan" kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Namun, praktik ini juga memiliki dampak negatif, karena merusak moralitas demokrasi dan mengaburkan nilai-nilai ideal dalam pemilu.
Alternatif: Pemilihan Langsung Tanpa Biaya Tinggi
Untuk menjembatani kelemahan kedua sistem tersebut, diperlukan reformasi yang mengarah pada pemilihan langsung tanpa biaya tinggi. Dalam skema ini, pemerintah berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pemilu yang adil dan efisien.
  Kampanye Difasilitasi oleh Pemerintah
  Pemerintah dapat menyediakan platform yang setara bagi semua kandidat, seperti debat publik yang disiarkan secara nasional, akses media yang sama, dan pemasangan alat peraga kampanye (APK) secara seragam. Dengan cara ini, kandidat tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk kampanye.
