Tawuran remaja yang semakin sering terjadi adalah salah satu contoh konkret dari permasalahan ini. Anak-anak muda terlibat dalam aksi kekerasan kelompok yang sering kali berakhir dengan jatuhnya korban jiwa.
Salah satu segi mengapa pelaku lejahatan oitu susahkan ditertibkan, adalah karena para pelakuknya juga banyak anak pejabat yang terlibat, jadi cenderung dilindungi oleh oknum.
Hal ini mencerminkan betapa lemahnya kontrol sosial yang ada di lingkungan mereka. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya nilai-nilai moral dan hukum, sehingga mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan kriminal.
Tawuran yang terjadi secara berulang-ulang ini juga menunjukkan bahwa tidak ada upaya serius dari pihak berwenang untuk menertibkan dan membina anak-anak muda tersebut, sehingga perilaku kekerasan ini terus berulang.
Masalah kedisiplinan ini tidak hanya terjadi di kalangan anak muda, tetapi juga di lingkungan pendidikan. Sebagai lembaga yang seharusnya menjadi tempat untuk mendidik dan membina karakter generasi penerus bangsa, sekolah-sekolah di Indonesia sering kali gagal menjalankan perannya dengan baik.
Banyak siswa yang datang ke sekolah hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban formal tanpa ada kesadaran untuk benar-benar belajar dan menimba ilmu. Di sisi lain, banyak guru yang justru sibuk dengan urusan pribadi mereka, seperti bermain ponsel, daripada memberikan perhatian penuh pada proses pembelajaran.
Kurangnya disiplin di lingkungan sekolah ini menciptakan generasi muda yang tidak hanya kurang berpengetahuan, tetapi juga kurang memiliki nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya menjadi pondasi mereka dalam menghadapi kehidupan di masa depan.
Tidak hanya di lingkungan sekolah, masalah kedisiplinan juga terjadi di kalangan aparatur negara dan pegawai pemerintahan. Korupsi masih menjadi penyakit yang menggerogoti birokrasi di Indonesia.
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, kenyataannya masih banyak pejabat negara yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Bahkan, sebagian dari mereka masih bisa hidup nyaman dan bebas dari jeratan hukum meskipun telah terbukti melakukan tindakan yang merugikan negara.
Korupsi ini tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan di masyarakat. Orang-orang yang seharusnya dihukum karena tindakan kriminal mereka justru bisa lolos dari jeratan hukum dengan berbagai cara, mulai dari suap hingga koneksi politik. Fenomena ini semakin memperburuk citra penegakan hukum di mata masyarakat.
Ketidakberesan yang terjadi di berbagai sektor ini jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam sistem yang ada di Indonesia. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas jalannya negara ini perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki keadaan.
