Peran Media Dalam Mendorong Keterbukaan Dan Akuntabilitas Terhadap Pemerintahan Baru Prabowo Dan Gibran

Melky Gilbert

Mahasiswa/Untirta

     Media di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu, mencerminkan dinamika sosial, politik dan teknologi yang melingkupinya. Sejarah media di Indonesia dimulai pada masa kolonial dengan diterbitkannya surat kabar pertama oleh VOC pada tahun 1615. Saat itu, media berfungsi sebagai alat komunikasi terbatas, menyampaikan informasi hanya kepada kelompok tertentu. Pada awal abad ke-20, majalah seperti Medan Priaji diluncurkan di bawah kepemimpinan Tirtoadisoerjo yang menjadi salah satu pionir dalam mengungkapkan gagasan nasionalisme dan kemerdekaan.

     Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 merupakan titik balik penting bagi media massa. Media berfungsi sebagai alat perjuangan politik untuk membangkitkan semangat masyarakat melawan rekolonialisme. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, media sangat dibatasi. Pemerintah mengontrol informasi, dan banyak media dilarang menerbitkan berita jika dianggap kritis. Namun, setelah runtuhnya rezim baru pada tahun 1998, terjadi periode reformasi yang memberikan kebebasan pers yang lebih besar. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan landasan hukum bagi kebebasan berekspresi dan berkomunikasi.

     Selain perkembangan teknologi, media massa di Indonesia tidak hanya mencakup surat kabar dan radio, tetapi juga televisi dan Internet. Munculnya platform digital dan media sosial telah mengubah cara penyebaran informasi, memberikan ruang bagi lebih banyak suara dan perspektif di masyarakat. Saat ini, media di Indonesia telah menjadi pilar penting demokrasi, namun tantangan seperti penyebaran berita palsu dan tekanan politik masih ada. Dengan semboyan "Pembawa Suara Rakyat," media terus berupaya menjadi jembatan antara masyarakat dan pihak berwenang, serta menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan inklusif (Parandaru, 2022).

     Komunikasi politik di Indonesia saat ini ditandai dengan penggunaan media yang semakin canggih dan beragam, dengan semakin banyaknya politisi yang berupaya berinteraksi dengan pemilih, mempromosikan agenda mereka, dan membangun hubungan yang lebih erat, terutama menjelang pemilu 2024 media sosial sebagai alat yang penting. dengan publik. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 90% politisi Indonesia secara aktif menggunakan platform media sosial untuk kampanye pemilu, dan 85% pemilih mencari informasi tentang kandidat melalui saluran tersebut (admin, 2023). Hal ini menciptakan suasana persaingan yang ketat, dimana masing-masing kandidat berjuang untuk menarik perhatian dan dukungan pemilih dengan menggunakan strategi komunikasi yang efektif.

     Perubahan ini juga mencerminkan dinamika kebisingan dalam komunikasi politik, dimana pernyataan dan tindakan politisi  dengan cepat disebarluaskan dan dibicarakan di ruang publik. Politisi harus berhati-hati dalam menyampaikan pesannya karena kesalahan kecil dalam komunikasi dapat menimbulkan reaksi publik yang besar (Suparno, 2024). Lebih lanjut, mengingat banyaknya informasi yang beredar, para pemilih, khususnya generasi muda, yang merupakan kelompok sasaran utama kampanye pemilu, perlu lebih kritis terhadap pesan-pesan yang mereka terima.

     Media digital telah menjadi forum perdebatan politik, tidak hanya mempengaruhi cara masyarakat berkomunikasi tetapi juga membentuk persepsi masyarakat terhadap calon pemimpin. Dalam konteks ini, bahasa, retorika, dan narasi menjadi elemen penting dalam membentuk citra politisi dan partai politik. Strategi komunikasi yang efektif dapat membantu terciptanya hegemoni politik yang memungkinkan kelompok tertentu mendominasi diskusi publik (Redaksi, 2024). Oleh karena itu, peran media dalam komunikasi politik di Indonesia sangatlah penting karena tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk opini dan mempengaruhi keputusan pemilih dalam lanskap politik yang semakin kompleks.

     Pemerintahan baru Indonesia 2024-2029, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumin Raka, menghadapi tantangan domestik dan internasional yang kompleks. Setelah pemilu yang kacau, pemerintahan baru dilantik dengan latar belakang perekonomian yang masih rapuh, dengan kelas menengah dilaporkan menyusut dan kesenjangan ekonomi semakin melebar. Merupakan tantangan bagi pemerintahan baru untuk mengembangkan langkah-langkah yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan mengatasi masalah-masalah sosial yang mendesak. Selain itu, pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan dalam hal integrasi politik, karena pemerintahannya berupaya mengintegrasikan berbagai elemen kebijakan untuk menjamin stabilitas dan keberlanjutan rencana yang diajukan oleh pemerintahan sebelumnya.

     Di tengah tantangan tersebut, masyarakat menaruh harapan dan ekspektasi yang tinggi terhadap pemerintahan baru, khususnya terkait janji pemilu seperti makan siang gratis. Namun pelaksanaan program tersebut masih menimbulkan perdebatan publik. Dalam konteks geopolitik, ketegangan global dan konflik antarnegara juga menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Pemerintahan baru diharapkan dapat menangani situasi ini dengan hati-hati, fokus pada permasalahan dalam negeri sambil tetap menjaga hubungan baik dengan negara lain. Maka dari itu, bagi Prabowo dan Gibran, sekarang adalah saat yang kritis untuk memberikan kepemimpinan yang efektif yang menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan global yang terus berkembang.

     Di era Industri 5.0, peran media massa dalam merespons kebijakan pemerintah terkini menjadi semakin penting. Pertama, media massa bertindak sebagai sumber informasi yang cepat dan akurat, menyediakan akses bagi warga negara untuk memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah mereka. Platform digital memungkinkan penyebaran berita dan analisis secara cepat, membuat warga mengetahui isu-isu penting seperti ekonomi, kesehatan, dan kebijakan lingkungan. Hal ini penting dalam hal transparansi dan akuntabilitas pemerintah, karena warga negara memiliki hak untuk mengetahui bagaimana kebijakan ini akan memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

     Lebih jauh lagi, media massa juga berfungsi sebagai forum perdebatan dan diskusi publik. Media menyediakan wadah untuk mengekspresikan berbagai suara dan perspektif melalui kolom opini, acara bincang-bincang, dan forum daring. Ini akan menciptakan ruang untuk dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat, di mana kritik dan saran dapat disampaikan secara terbuka. Dalam hal ini, media berperan tidak hanya sebagai perantara informasi tetapi juga sebagai jembatan antara pihak-pihak yang terlibat (Fahky, 2024).

     Lebih jauh lagi, media massa memiliki tanggung jawab untuk mendidik masyarakat tentang kebijakan-kebijakan baru. Dengan menyediakan informasi terperinci dan analisis  kritis, media dapat membantu warga memahami dampak kebijakan ini dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses demokrasi. Mengingat tantangan era digital yang terus menghadang, seperti penyebaran berita palsu dan misinformasi, peran media massa sebagai penjaga kebenaran dan keadilan menjadi semakin penting. Dengan demikian, media massa tidak hanya menjadi saksi sejarah, namun juga berperan penting dalam membentuk masa depan negara dengan mengamati dan mewakili kebijakan pemerintah.

     Di Indonesia, media massa mempunyai peran yang sangat penting dalam menyampaikan pesan-pesan politik dan mempengaruhi pembentukan opini publik, terutama menjelang pemilu 2024. Berkat kemajuan teknologi digital, media tidak hanya menjadi wahana informasi, namun juga panggung. Ini adalah forum debat di mana berbagai suara dan perspektif dapat dipertukarkan. Dalam konteks ini, media massa menyampaikan pesan-pesan politik melalui berbagai platform seperti televisi, radio, dan media sosial. Dengan menggunakan bahasa yang menarik dan strategi komunikasi yang efektif, media dapat membentuk narasi yang mendukung atau mengkritik kebijakan pemerintah. Misalnya, media sosial memungkinkan kandidat untuk berinteraksi langsung dengan pemilih dan menyampaikan pendapat serta kritiknya secara real time.

     Pengaruh media terhadap pembentukan opini publik cukup besar karena informasi yang disampaikan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap calon pemimpin dan usulan kebijakan. Media massa mempunyai kemampuan untuk menyoroti isu-isu tertentu dan dengan demikian meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu tersebut. Namun di sisi lain, muncul juga fenomena ``post-truth'', yaitu distorsi fakta demi kepentingan politik tertentu (Redaksi, 2024). Hal ini dapat mempolarisasi masyarakat dan menimbulkan perpecahan pendapat politik.

     Dampak hubungan kekuasaan ini terhadap kebijakan pemerintah sangatlah penting. Tindakan yang diambil seringkali dipengaruhi oleh opini publik yang dibentuk oleh media. Pemerintah cenderung sensitif terhadap kritik dan opini masyarakat, sehingga membiarkan media bertindak sebagai pengawas dan mendorong akuntabilitas. Di era digital, tantangan bagi media adalah menjaga integritas informasi, mencegah penyebaran berita palsu, dan terus berkontribusi aktif dalam proses demokrasi dan pengambilan kebijakan di Indonesia.

     Beberapa kasus terjadi terkait media dengan pemerintah, salah satu kasusnya ketika bagaimana peran media dalam menyikapi kebijakan pemerintah Indonesia dengan adanya pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan meminta hal-hal sebagai berikut: Media massa berfungsi sebagai ``komunitas mata dan telinga'' yang memantau jalannya pemilu. Media diharapkan melaporkan tidak hanya hasil pemilu tetapi juga pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pemilu untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas (Purnamasari, 2024).

     Akan tetapi, terdapat tantangan bagi media, yakni dengan semakin maraknya berita palsu yang dapat mempengaruhi opini publik. Dalam kondisi seperti ini, media memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk memberikan informasi yang akurat dan berimbang. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Meoutiya Hafid, media tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga mitra strategis pemerintah untuk memastikan program prioritas terlaksana sesuai harapan (Fahky, 2024).

     Kritik terhadap pemerintah juga muncul ketika media dianggap tidak cukup independen dan terlibat dalam kepentingan politik atau bisnis tertentu. Hal ini yang sebenarnya dikhawatirkan dan dapat menyebabkan munculnya informasi yang kemudian malah terdistorsi dan memengaruhi proses demokrasi. Misalnya, beberapa laporan menunjukkan bahwa media non-profesional dapat menyebarkan informasi yang tidak akurat atau bias, sehingga mempengaruhi persepsi publik terhadap calon pemimpin maupun kebijakan yang diusulkan (Arifudin, 2023).

     Dengan demikian, dinamika kekuatan antara media dan pemerintah dalam konteks Pilkada Serentak 2024 menunjukkan bagaimana media memegang peranan penting dalam membentuk opini publik dan memengaruhi kebijakan pemerintah. Untuk memberikan kontribusi positif terhadap proses demokratisasi di Indonesia, media harus berhasil menjalankan fungsi kontrol sosialnya.

     Media massa memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dalam konteks Pilkada Serentak 2024, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Namun, tantangan seperti penyebaran berita hoaks dan ketidakberdayaan media dalam menjaga independensi menjadi isu penting yang perlu diatasi agar media dapat menjalankan perannya secara efektif.

     Guna meningkatkan peran media semakin lebih baik, aktif, dan kritis dalam mendukung proses demokrasi, penting bagi pemerintah, Lembaga terkait, serta masyarakat tentunya untuk memberikan dukungan terhadap kebebasan pers dan memperkuat regulasi yang melindungi jurnalis dari tekanan politik. Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk lebih kritis dalam menyaring informasi yang diterima, terutama di era digital yang rentan terhadap penyebaran berita palsu yang begitu dengan mudah dan cepat diterima banyak orang, atau yang biasa saat ini disebut dengan viral.

     Di sisi lain, demi adanya upaya untuk meningkatkan efektivitas peran media dalam konteks politik di Indonesia meliputi beberapa langkah. Pertama, perlu ada pelatihan bagi jurnalis untuk meningkatkan kompetensi dalam melaporkan isu-isu politik secara objektif dan akurat. Kedua, kolaborasi antara media, pemerintah, dan masyarakat sipil harus diperkuat untuk menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Ketiga, platform digital harus dimanfaatkan secara optimal untuk menyebarkan informasi yang benar dan berimbang, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berita yang akurat. Dengan langkah-langkah yang sudah penulis jabarkan, ini diharapkan media dapat berfungsi sebagai pilar demokrasi yang kuat dan efektif dalam mendukung pembangunan politik di Indonesia.

Terima Kasih

REFERENSI

admin. (2023, September 14). Komunikasi Politik Jelang Pemilu 2024, Pakar: Muncul Tren Penguatan Digital Marketing Communication. Retrieved from STIKOSA AWS: https://www.stikosa-aws.ac.id/komunikasi-politik-jelang-pemilu-2024-pakar-muncul-tren-penguatan-digital-marketing-communication/

Arifudin, M. T. (2023, August 18). Kredibilitas Media dalam Menyambut Pemilu 2024. Retrieved from Universitas Andalas: https://www.unand.ac.id/berita/opini/579-unand-pemilu-kredibilitas-media

Endah. (2022, August 9). Pemilu 2024 Waktunya Demokrasi Gagasan, Bukan Demokrasi Pengkultusan. Retrieved from LEMHANNAS RI: https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1670-pemilu-2024-waktunya-demokrasi-gagasan-bukan-demokrasi-pengkultusan

Fahky, A. R. (2024, December 6). Menkomdigi tegaskan peran media kawal demokrasi dan program pemerintah. (S. Zulaikha, Editor) Retrieved from ANTARA News: https://www.antaranews.com/berita/4515721/menkomdigi-tegaskan-peran-media-kawal-demokrasi-dan-program-pemerintah

Kurniawan, M. A. (2023, June 28). Peran Media Massa Dalam Politik Identitas Pilpres 2024. Retrieved from BINUS UNIVERSITY: https://binus.ac.id/malang/communication/2023/06/28/peran-media-massa-dalam-politik-identitas-pilpres-2024/

Maulida. (2022, August 09). Pemilu 2024 dan 2029, Peluang Indonesia Matangkan Demokrasi. Retrieved from LEMHANNAS RI: https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1668-pemilu-2024-dan-2029-peluang-indonesia-matangkan-demokrasi

Parandaru, I. (2022, February 11). Perkembangan Pers dan Media Massa di Indonesia. Retrieved from KOMPASPedia: https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/perkembangan-pers-dan-media-massa-di-indonesia

Purnamasari, D. D. (2024, September 4). Pemerintah Ajak Media Massa Kawal Pilkada 2024. Retrieved from Kompas.id: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/04/pemerintah-berharap-media-jadi-mata-dan-telinga-publik-kawal-pilkada-serentak-2024

Redaksi. (2024, March 26). Drama Komunikasi Politik Pasca Pilpres 2024. Retrieved from UIN Sunan Gunung Djati: https://uinsgd.ac.id/drama-komunikasi-politik-pasca-pilpres-2024/

Suparno, B. A. (2024, January 9). OPINI DOSEN: Dinamika Kegaduhan Komunikasi Politik Jelang Pesta Politik 2024. Retrieved from UPN "VETERAN" YOGYAKARTA: https://www.upnyk.ac.id/berita/opini-dosen-dinamika-kegaduhan-komunikasi-politik-jelang-pesta-politik-2024

Toha, L. I. (2024, June). KOMUNIKASI POLITIK KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA 2024 PERSPEKTIF FILSAFAT BAHASA ANTONIO GRAMSCI. JURNAL LINGUE : BAHASA, BUDAYA DAN SASTRA, 6(1), 49-61.