Melky Gilbert
Mahasiswa/Untirta
   Media di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu, mencerminkan dinamika sosial, politik dan teknologi yang melingkupinya. Sejarah media di Indonesia dimulai pada masa kolonial dengan diterbitkannya surat kabar pertama oleh VOC pada tahun 1615. Saat itu, media berfungsi sebagai alat komunikasi terbatas, menyampaikan informasi hanya kepada kelompok tertentu. Pada awal abad ke-20, majalah seperti Medan Priaji diluncurkan di bawah kepemimpinan Tirtoadisoerjo yang menjadi salah satu pionir dalam mengungkapkan gagasan nasionalisme dan kemerdekaan.
   Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 merupakan titik balik penting bagi media massa. Media berfungsi sebagai alat perjuangan politik untuk membangkitkan semangat masyarakat melawan rekolonialisme. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, media sangat dibatasi. Pemerintah mengontrol informasi, dan banyak media dilarang menerbitkan berita jika dianggap kritis. Namun, setelah runtuhnya rezim baru pada tahun 1998, terjadi periode reformasi yang memberikan kebebasan pers yang lebih besar. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan landasan hukum bagi kebebasan berekspresi dan berkomunikasi.
   Selain perkembangan teknologi, media massa di Indonesia tidak hanya mencakup surat kabar dan radio, tetapi juga televisi dan Internet. Munculnya platform digital dan media sosial telah mengubah cara penyebaran informasi, memberikan ruang bagi lebih banyak suara dan perspektif di masyarakat. Saat ini, media di Indonesia telah menjadi pilar penting demokrasi, namun tantangan seperti penyebaran berita palsu dan tekanan politik masih ada. Dengan semboyan "Pembawa Suara Rakyat," media terus berupaya menjadi jembatan antara masyarakat dan pihak berwenang, serta menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan inklusif (Parandaru, 2022).
   Komunikasi politik di Indonesia saat ini ditandai dengan penggunaan media yang semakin canggih dan beragam, dengan semakin banyaknya politisi yang berupaya berinteraksi dengan pemilih, mempromosikan agenda mereka, dan membangun hubungan yang lebih erat, terutama menjelang pemilu 2024 media sosial sebagai alat yang penting. dengan publik. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 90% politisi Indonesia secara aktif menggunakan platform media sosial untuk kampanye pemilu, dan 85% pemilih mencari informasi tentang kandidat melalui saluran tersebut (admin, 2023). Hal ini menciptakan suasana persaingan yang ketat, dimana masing-masing kandidat berjuang untuk menarik perhatian dan dukungan pemilih dengan menggunakan strategi komunikasi yang efektif.
   Perubahan ini juga mencerminkan dinamika kebisingan dalam komunikasi politik, dimana pernyataan dan tindakan politisi  dengan cepat disebarluaskan dan dibicarakan di ruang publik. Politisi harus berhati-hati dalam menyampaikan pesannya karena kesalahan kecil dalam komunikasi dapat menimbulkan reaksi publik yang besar (Suparno, 2024). Lebih lanjut, mengingat banyaknya informasi yang beredar, para pemilih, khususnya generasi muda, yang merupakan kelompok sasaran utama kampanye pemilu, perlu lebih kritis terhadap pesan-pesan yang mereka terima.
   Media digital telah menjadi forum perdebatan politik, tidak hanya mempengaruhi cara masyarakat berkomunikasi tetapi juga membentuk persepsi masyarakat terhadap calon pemimpin. Dalam konteks ini, bahasa, retorika, dan narasi menjadi elemen penting dalam membentuk citra politisi dan partai politik. Strategi komunikasi yang efektif dapat membantu terciptanya hegemoni politik yang memungkinkan kelompok tertentu mendominasi diskusi publik (Redaksi, 2024). Oleh karena itu, peran media dalam komunikasi politik di Indonesia sangatlah penting karena tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk opini dan mempengaruhi keputusan pemilih dalam lanskap politik yang semakin kompleks.
   Pemerintahan baru Indonesia 2024-2029, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumin Raka, menghadapi tantangan domestik dan internasional yang kompleks. Setelah pemilu yang kacau, pemerintahan baru dilantik dengan latar belakang perekonomian yang masih rapuh, dengan kelas menengah dilaporkan menyusut dan kesenjangan ekonomi semakin melebar. Merupakan tantangan bagi pemerintahan baru untuk mengembangkan langkah-langkah yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan mengatasi masalah-masalah sosial yang mendesak. Selain itu, pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan dalam hal integrasi politik, karena pemerintahannya berupaya mengintegrasikan berbagai elemen kebijakan untuk menjamin stabilitas dan keberlanjutan rencana yang diajukan oleh pemerintahan sebelumnya.
   Di tengah tantangan tersebut, masyarakat menaruh harapan dan ekspektasi yang tinggi terhadap pemerintahan baru, khususnya terkait janji pemilu seperti makan siang gratis. Namun pelaksanaan program tersebut masih menimbulkan perdebatan publik. Dalam konteks geopolitik, ketegangan global dan konflik antarnegara juga menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Pemerintahan baru diharapkan dapat menangani situasi ini dengan hati-hati, fokus pada permasalahan dalam negeri sambil tetap menjaga hubungan baik dengan negara lain. Maka dari itu, bagi Prabowo dan Gibran, sekarang adalah saat yang kritis untuk memberikan kepemimpinan yang efektif yang menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan global yang terus berkembang.
   Di era Industri 5.0, peran media massa dalam merespons kebijakan pemerintah terkini menjadi semakin penting. Pertama, media massa bertindak sebagai sumber informasi yang cepat dan akurat, menyediakan akses bagi warga negara untuk memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah mereka. Platform digital memungkinkan penyebaran berita dan analisis secara cepat, membuat warga mengetahui isu-isu penting seperti ekonomi, kesehatan, dan kebijakan lingkungan. Hal ini penting dalam hal transparansi dan akuntabilitas pemerintah, karena warga negara memiliki hak untuk mengetahui bagaimana kebijakan ini akan memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.
