Pendekatan pembangunan sosial berbasis pada pengelolaan sumber yang bertumpu ke masyarakat adalah pendekatan yang mencoba untuk mengembangkan rasa keefektifan politis yang akan mengubah penerima pasif dan reaktif menjadi peserta aktif yang memberikan kontribusi dalam proses pembangunan. Di mana, rakyat memiliki peran untuk berpartisipasi dan berfokus pada kemampuan masyarakat miskin dalam meningkatkan kemandiriannya. Pendekatan ini juga berusaha untuk memperluas jaringan sosial masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya.
Dalam menekan angka pengangguran dan mencegah kemiskinan di Indonesia, dibandingkan dengan memberi bantuan sosial berupa uang atau sembako, akan lebih efektif apabila bantuan sosialnya dapat berupa pemberdayaan atau pelatihan keterampilan kepada masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai proses masyarakat dalam mewujudkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan untuk dirinya sendiri secara berkelanjutan (Sumaryadi, 2005:11). Atau dengan kata lain, masyarakat berpartisipasi aktif dalam upaya menyejahterakan dirinya sendiri. Dengan adanya pemberdayaan atau pelatihan keterampilan, maka masyarakat akan memiliki bekal skill dan/atau dapat membuka lapangan pekerjaan baru, setidaknya untuk dirinya sendiri. Pendidikan dan pelatihan merupakan investasi terpenting dalam modal manusia (human capital) dan berpengaruh terhadap pekerjaan (Becker, 1962). Pemberdayaan masyarakat untuk menekan angka pengangguran ini salah satunya dapat dilakukan dengan cara memberikan masyarakat pelatihan keterampilan yang bervariasi dan menyesuaikan kebutuhan industri.
Di Indonesia, sudah ada program pemerintah yang fokus pada pemberian pelatihan kerja atau keterampilan kepada masyarakat, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah pusat, seperti program dari presiden langsung maupun program dari kementrian, bahkan pemerintah daerah juga memiliki program pemberdayaan masyarakatnya sendiri. Untuk pemerintah pusat yang merupakan program dari Presiden, pemberian pelatihan keterampilan bagi pengangguran sudah terangkum di dalam satu program, yakni program Kartu Pra Kerja. Program tersebut sebenarnya sudah diterapkan sejak sebelum adanya pandemi Covid 19 dan masih berlanjut sampai saat ini. Dalam program tersebut, penerima Kartu Pra Kerja akan mendapatkan modul pelatihan dan pembekalan kompetensi kerja, serta pemberian insentif selama 4 bulan.
Pelatihan yang ditawarkan dalam program tersebut terbilang cukup bervariasi, seperti pelatihan manajemen, komputer, bahasa asing, memasak, pemasaran, dan sebagainya. Program tersebut sangat diminati masyarakat di masa pandemi Covid 19 seperti sekarang ini, sebab banyak masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Karena banyaknya peminat, akhirnya pemerintah memutuskan untuk menaikkan anggaran dari yang sebelumnya Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun pada tahun 2020 (Yoshua Consuello, 2020). Dengan adanya program Kartu Pra Kerja ini masyarakat memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan keterampilan atau skill yang nantinya akan membantu masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan.
Selain Kartu Pra Kerja, Kemdikbud RI melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan juga mempunyai program yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan atau skill yang akan berguna di dunia kerja. Program tersebut menawarkan berbagai kursus kewirausahaan dan kecakapan kerja yang sangat bervariasi, seperti kursus baking, spa, dan menjahit. Program tersebut bukan hanya dapat bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu, akan tetapi juga terbuka untuk orang-orang yang terkena PHK akibat Covid 19. Program ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kewirausahaan dan memotivasi masyarakat untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. Jika program sejenis ini terus dilakukan, maka tingkat pengangguran di Indonesia akan dapat berkurang dan keadaan ekonomi akan kembali stabil sekalipun di masa pandemi seperti sekarang ini.
Apakah Indonesia hanya memiliki dua program pemberdayaan dan pelatihan keterampilan masyarakat? Tentu saja tidak. Jika kita lihat dengan seksama, bukan hanya pemerintah pusat yang memiliki program tersebut, akan tetapi pemerintah daerah pun memiliki programnya masing-masing. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketenagakerjaan yang memiliki program Kolaborasi Sosial Berskala Besar Ketenagakerjaan. Program tersebut merupakan program yang sengaja disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam menangani lonjakan pengangguran terbuka akibat Covid 19. Program KSBBNAKER ini menyediakan kesempatan terbuka bagi kolaborator, pelatihan keterampilan kerja yang berkualitas, bahkan lowongan kerja yang terus ter-update. Dengan begitu, warga DKI Jakarta yang menganggur akibat Covid 19 bisa kembali bekerja atau membuka usaha dengan modal pelatihan yang sudah diberikan melalui program tersebut. Masih banyak lagi program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah di masing-masing provinsi di Indonesia pada masa pandemi Covid 19 ini. Semua program pemberdayaan tersebut memiliki satu tujuan yang sama, yakni mengurangi pengangguran dan mencegah meningkatnya kemiskinan.. Â
Pada Agustus 2021, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka pengangguran terbuka di Indonesia menurun sebanyak 0,58% dari tahun 2020, yakni menjadi 6,49%. Angka tersebut memang belum menunjukkan penurunan yang signifikan, akan tetapi patut diapresiasi karena berbagai macam program yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan kembali perekonomian di Indonesia dinilai cukup berhasil dan berjalan dengan baik. Berbagai program pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah memang sebaiknya harus terus berjalan dan dikembangkan agar dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang kreatif dan berjiwa wirausaha. Dengan begitu, masyarakat akan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri dan orang lain, serta dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Â
KESIMPULAN
Pandemi Covid 19 yang menyerang dunia termasuk Indonesia menyebabkan banyak perubahan di segala sendi kehidupan. Bukan hanya kesehatan, akan tetapi juga sosial dan ekonomi di suatu negara. Penularan virus corona yang sangat cepat membuat pemerintah membuat kebijakan yang membatasi aktivitas di luar rumah, seperti menerapkan kegiatan belajar dan mengajar dari rumah dan bekerja dari rumah, Presiden Joko Widodo juga sempat menerapkan kebijakan PSBB dan PPKM yang berisi larangan untuk melakukan perjalanan ke luar kota atau luar negeri, penutupan tempat wisata, dan penutupan tempat-tempat umum lainnya seperti pasar atau pusat perbelanjaan.
