1. Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang belum memadai dalam menguasai cara budidaya ikan yang baik (CBIB) di KJA offshore.
2. Biaya pengembangan KJA offshore yang relatif mahal, sehingga sulit diterapkan bagi pembudidaya marikultur atau nelayan yang umumnya adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
3. Permasalahan on-farm baik dari faktor internal maupun eksternal budidaya. Permasalahan faktor internal seperti kualitas benih yang rendah, kekeliruan dalam pemberian pakan baik jenis, waktu, jumlah, adanya wabah penyakit, kegagalan konstruksi KJA, kegagalan manajemen limbah budidaya, dan lainnya. Sedangkan permasalahan faktor eksternal seperti pencemaran lingkungan, kerusakan KJA oleh predator atau tabrakan dengan kapal, derasnya ombak, adanya tindakan kejahatan dan pencurian, terjadinya bencana alam (badai, petir, gelombang tsunami), upwelling, blooming planton/red tide, serangan ubur-ubur, dan lainnya
4. Kurang kondusifnya iklim usaha seperti fiskal, perbankan, moneter, perizinan, keamanan, konsistensi kebijakan, kepastian dan keadilan hukum, dan lainnya. Dalam hal ini peran regulasi menjadi penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif demi menjamin eksistensi dan keberlanjutan usaha KJA offshore.
Jika tantangan-tantangan yang telah disebutkan diatas dapat teratasi dengan baik, maka sangat memungkinkan hasil produksi dari KJA offshore mampu meningkatkan produksi ikan secara signifikan. Lebih jauh lagi, mampu mendongkrak kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian nasional, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan rakyat, dan berbagai benefit lainnya. Selain faktor-faktor diatas juga diperlukan adanya tanggung jawab dan ketegasan pemerintah dalam menjalaninya.
Dalam melaksanakan proyek besar seperti ini yang bahkan menghabiskan anggaran KKP lebih dari seratus miliar, seharusnya pihak terkait dapat teliti, cermat, dan mempertimbangkan betul segala aspek serta faktor-faktor mengenai segala sesuatu yang mempengaruhi terciptanya KJA offshore ini. Keamanan di daerah tersebut wajib diperketat, para ahli pun seharusnya mengunjungi wilayah tersebut setiap harinya untuk meninjau dan meriset permasalahan yang terjadi sehingga dapat diatasi sesegera mungkin dan tidak menimbulkan hasil yang tidak diinginkan seperti ini. Selain itu, pihak terkait juga seharusnya bekerjasama dengan berbagai pihak, khususnya akademisi di bidang perikanan dan kelautan serta masyarakat setempat, agar mendapatkan hasil riset yang lebih baik. Dan jika terjadi hal-hal buruk seperti ini, jangan sampai pemerintah lepas tangan begitu saja. Bereskan dan putuskan hasil yang tepat agar uang yang sudah dikeluarkan tidak lenyap begitu saja, setidaknya ada yang bisa dimanfaatkan agar uang bisa berputar kembali.
Kedepannya, mari kita sama-sama berdoa agar kejadian seperti ini tidak terulangi kembali. Kegagalan ini semoga dapat menjadi pembelajaran kedepannya agar lebih berhati-hati dan teliti dalam membangun proyek serupa terkhusus KJA offhore demi mewujudkan Indonesia semakin maju. Selain itu, diperlukannya ahli yang memiliki cukup ilmu dalam proyek besar seperti ini, sehingga diharapkan akademisi Perikanan dan Kelautan kian banyak sehingga dapat membantu mengembangkan potensi Perikanan dan Kelautan Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Atmojo, Dwi Satrio dan Putu Gede Ariastita. 2018. Kriteria Lokasi Keramba Jaring Apung       (KJA) Offshore di Perairan Provinsi Jawa Timur. JURNAL TEKNIK ITS. 7(1):47-49
http://indonesiabaik.id/infografis/keramba-jaring-apung-offshore-sentuhan-modern-budidaya-perikananModern Budidaya Perikanan
https://aquatec.co.id/index.php?page=single_post&postId=91
http://trobosaqua.com/detail-berita/2018/07/15/48/10512/rezi-hidayat--menyoal-kja-offshore-
