      Wajan Sudja, Ketua Asosiasi Budidaya Laut Indonesia (Abilindo), menilai, KKP melakukan kesalahan fatal dalam penentuan titik lokasi wilayah untuk Keramba Jaring Apung (KJA) ini. Ia menyebut bahwa sebenarnya ahli dari balai Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebelumnya telah memberikan masukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, bahwasanya ketiga lokasi KJA tersebut tidak layak. Namun ungkapnya, saran tersebut tidak diterima dan malah menyebabkan Menteri Susi marah dan men-non job kan orang yang bersangkutan di keesokan harinya.
     Â
      "Ahli dari Balai KKP sudah memberi masukan ke MKP (Menteri Kelautan dan Perikanan), ketiga lokasi tidak layak untuk KJA. SP (Susi Pudjiastuti-Red) bukannya senang diberi masukan namun malah marah," ungkap Wajan Sudja.
      Para nelayan dan warga di sekitar wilayah tersebut pun sangat menyayangkan hal ini terjadi. Jelas, mereka mengharapkan proyek ini memberikan buah yang manis namun kenyataan sangat pahit dan seret di tenggorokkan.
      "Padahal dulu sempat lihat ada penelitian dulu sebelum dipasang. Tapi memang pantai selatan itu ombaknya ganas. Langsung menghadap samudera Hindia," kata Agus, salah seorang nelayan Cikidang KJA offshore. "Sayang sekali, tak sampai panen keburu jebol," sambungnya.
Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan Pemerintah setelah hal ini terjadi?
      Di tahun 2019, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan pihaknya tengah menunggu waktu untuk bertemu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk membicarakan hal tersebut.
      "Sudah dua kali kami menunggu waktu Pak Menteri BUMN karena beliau kebetulan ada acara dampingi presiden," ujarnya di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Senin (9/12/2019).
      Menurutnya, perlu komunikasi dengan Erick untuk mengambil keputusan kedepannya, apakah KJA offshore itu akan dikerjasamakan atau diperbaiki terlebih dahulu. Saat diwawancarai, Edhy berujar pihaknya sedang menawarkan jalan tengah agar PT Perikanan Nusantara (Perinus) selaku perusahaan BUMN yang mengelola proyek KJA ini kembali mengelola dan memperbaikinya. KKP menginginkan Perinus untuk mengakui surat pengakuan hutang seiring dengan perbaikan, dengan catatan lokasinya dipindah dari tempat semula.
      Selanjutnya terdapat beberapa alternatif. Untuk KJA offshore yang ada di Sabang, bisa dialihkan ke Simeulue, yang di Pangandaran bisa diarahkan ke daerah Lampung, sementara di Karimun Jawa bisa digeser ke Bali.
      Namun faktanya, pada tahun 2020 silam KJA offshore di Kabupaten Pangandaran berada dalam kondisi terbengkalai. Kemana perannya pemerintah?
      Dan sampai saat penulis menuliskan artikel ini (April, 2021), penulis belum mendapatkan kabar lebih lanjut perihal nasib akhir KJA ini.
Secara garis besar, rusaknya KJA ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor dan tantangan yang ada. Di Indonesia sendiri kurang lebih faktor-faktor tersebut adalah :
