Lalu, bagaimana sebenarnya kondisi yang dialami warga ataupun para pekerja yang selama ini menggantungkan hidup di Bali?
Hilman Muhlisin (44) misalnya, mengaku sangat merasakan dampak kesulitan akibat pandemi dan sepinya wisata di Bali lebih dari setahun terakhir. Setidaknya, ia sudah 11 tahun mencari penghidupan di Bali dengan bekerja jual-beli properti.
Akan tetapi, Hilman hanyalah perantau dari Jawa, dan juga mengandalkan hasil dari penjualan atau persewaan tanah, rumah atau pun villa milik bosnya.
"Bali sangat sepi. Semua masih mencoba bertahan (hidup), tetapi kalau pendatang sudah banyak yang pulang kampung," kata pria asal Kabupaten Malang, Jawa Timur ini.
Di sektor properti ini, didapati banyak pemilik atau pengusahanya yang justru gulung tikar dan tak bisa kembali berbisnis. Ini karena ketidakmampuan membayar gaji karyawan atau menutup hutang pinjamannya dari bank-bank.
Sebagai pekerja yang bermukim di Bali, Hilman tahu betul susahnya bertahan dan mencari kepastian sumber penghasilan. Ia dan yang lainnya pun punya harapan besar, ada kebijakan pemerintah pusat mengatasi kondisi sulit yang dialami di. Terlebih, karena pemerintah daerah Bali sendiri sudah tidak bisa diharapkan penuh dalam mencari solusinya.
Dengan dibukanya kembali bagi wisatawan, atau kegiatan pekerjaan dan ekonomi lainnya, maka diharapkan perekonomian di Bali bisa kembali normal. Misalnya saja, kata Hilman, akan banyak wisatawan atau profesional dari luar Bali, seperti Jakarta dan Surabaya, yang mencari tanah atau rumah untuk investasi dan hunian sendiri.
Jika rencana Bekerja dari Bali ini benar-benar direalisasikan, maka sejatinya dilakukan PEN jilid 2 di Bali. Optimisme Menteri Parekraf Sandiaga Uno memang boleh jadi pertimbangan, akan bisa menyelamatkan ekonomi Bali lebih cepat, dan mendongkrak kembali wisata dan multiple effect lainnya.
Akan tetapi, tetap perlu banyak dipertimbangkan soal efektifitas dan efisiensinya jika memboyong pekerjaan ke Bali, termasuk juga transparansi anggaran pembiayaan dan target kinerjanya. Di sisi lain, prinsip keadilan dan pemerataan juga tidak bisa diabaikan begitu saja oleh pemerintah.
Nah, kembali ke soal refocusing APBN bisa dikaji juga. Menkeu Sri Mulyani sudah memberi sinyal, bisa memotong anggaran Tunjangan Kinerja (Tukin) dan Gaji ke-13 ASN untuk keperluan refocusing ini.
Berapa sebenarnya anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung program Bekerja dari Bali ini? Belum ada penetapan alokasi memang. Tetapi, bisa dikalkulasi berapa jumlah yang bisa disiapkan.
Data kepegawaian ASN pernah disebutkan, yakni sejumlah lebih dari 4,1 juta orang se Indonesia. Sementara, besaran Tukin ASN paling tinggi sebesar lebih dari Rp 32,6 juta dan terendah sebesar Rp 950 ribu per tahun. Jika ditotal, bisa didapatkan anggaran hingga triliunan rupiah yang bisa dihemat atau dialihkan bagi kebutuhan pembiayaan pandemik dan pemulihan dampak yang ditimbulkannya tersebut.
