"Saya membuat usulan setelah dinyatakan adanya anggaran oleh bagian keuangan serta pihak Bapeda Aceh Tamiang. Ketentuannya, jauh-jauh hari saya harus membuat usulan terlebih dahulu, barulah nantinya akan muncul anggaran untuk usulan tersebut. Bukankan pekerjaan ini sangat rancu?" tanyanya dengan nada serius.
Masih menurut Abdul Hadi, biasanya untuk mengusulkan anggaran berupa pengecatan kantor ataupun untuk perbaikan komputer rusak, sangatlah sulit prosesnya. Tapi entah kenapa untuk anggaran yang jumlahnya sangat besar tersebut, yakni sejumlah Rp. 2,5 Milyar, sangat mudah sekali pencairannya?
"Siapa sesungguhnya yang telah nekad bermain curang dalam permasalahan ini?" tanya Abdul Hadi serius.
Kita harus menganalisa tentang kapasitas dan sistem kerja pihak Panitia Anggaran Kabupaten Aceh Tamiang. Apakah panitia anggaran yang terdiri dari A, B, C dan seterusnya merupakan panitia beneran, top down, ataukah hanya panitia titipan?
"Saya sangat bingung bahkan tidak tahu untuk memberikan jawaban tentang hal itu," jelasnya secara terbuka.
Adapun keanehan lainnya yang dia lihat adalah usulan tentang permasalahan pusat pasar tradisional di Minuran tidak pernah dibahas dalam sidang-sidang saat menuju pencairan anggaran.
Abdul Hadi turut menjelaskan bahwa Jum'at (5/6/15) kemarin, dirinya menghadap Bupati Aceh Tamiang. Saat itu dirinya mengaku bahwa tidak dapat menyampaikan perihal apapun dan hanya berani mengiyakan saja 'apa' yang diutarakan oleh sang pimpinan.
"Sebenarnya saat itu, saya ingin melihat tentang sejauh mana upaya bagi seorang pimpinan untuk melindungi saya selaku anak buahnya. Namun, saat saya menghadap, saya hanya mendapatkan ungkapan-ungkapan bahasa yang terkesan sudah distel oleh pihak pimpinan" jelas Abdul Hadi.
"Selaku anak buah, saya hanya mampu mengiya-iyakan saja. Karena kita paham bahwa sang pimpinan tidak akan mau disalahkan," tambahnya lagi.
Mantan Kadisperindagkop turut menyampaikan bahwa dirinya merasa curiga terhadap sikap kepedulian yang terkesan berlebihan dari seorang Ketua DPRK Aceh Tamiang terhadap kasus ganti rugi tanah untuk pusat pasar tradisional di Minuran.
Abdul Hadi mengungkapkan bahwa selama ganti rugi tanah untuk pusat pasar tradisional di Minuran tersandung masalah, Ketua DPRK Aceh Tamiang sangat sering menelpon dirinya, dan selalu menanyakan tentang kabar permasalahan tersebut.
