Namun dari itu, MUI juga harus punya standar kerja yang jelas. Termasuk, menjelaskan kriteria halal sebuah produk, proses pengajuan sertifikasi halal, berapa lama prosesnya, dan biaya yang harus dikeluarkan.
Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal
Saya yakin, MUI sudah memiliki standar kerja yang profesional. Terlebih, jika berkaitan dengan produk bermerek luar negeri, MUI semestinya lebih bijak untuk menfasilitasi proses dan pengecekan unsur halal secara terbuka.
Pemaknaan halal juga sebaiknya disosialisakan dengan baik pada pelaku usaha. Beri pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sebuah produk dianggap halal dalam islam, baik secara proses, indikator, unsur bahan/material.
Akan lebih baik lagi jika MUI memiliki standar kerja terukur yang mempermudah proses sertifikasi halal. Meskipun demikian, MUI haruslah berlaku bijaksana pada setiap produk, terlepas siapa pemiliknya.Â
Ringkasnya, jangan sampai ada unsur politik di dalamnya. MUI harus menilai proses sertifikasi merujuk pada standar halal secara islam dan tidak mempermudah dengan alasan apapun.Â
Walaupun sebuah perusahaan mau membayar mahal, standar halal sebuah produk wajib dijaga dan dikawal ketat. Jika tidak, maka MUI harus bersiap menanggung dosa umat di akhirat.Â
Maknanya, jika sebuah produk sudah disertifikasi halal, maka yang mengkonsumsinya sudah terlepas dari kewajiban mengecek unsur halal di dalamnya.Â
Jika memang ada unsur haram yang masih terdapat pada produk yang sudah bersertifikat halal, konsumen tidak memiliki beban tanggung jawab sama sekali.
Oleh karenanya, sertifikasi halal jangan pernah menjadi ladang bisnis dalam konteks apapun. Mudahkan proses halal jika sudah sesuai prosedur yang ditetapkan.
Sebaliknya, jangan pernah bernegoisasi dan mengeluarkan sertifikat halal pada produk yang tidak mengindahkan prosedur yang berlaku sesuai ketetapan.
