Adu Kekuatan Pilpres 2024, Masa Kampanye!

Foto : www.kompas.com

Pada tulisan terdahulu pada "Adu Kekuatan Pilpres 2024" sebelum adanya pendaftaran resmi dan penetapan Paslon oleh KPU sudah ada analisa serta ulasannya. Termasuk analisa Bacawapres yang akan diusung oleh PS dan GP. Detik penentuan saat itu. AMIN sudah berpasangan soalnya. Buat PS tepat GRR dengan analisa tolak ukur saat itu hanya menunggu Putusan MK. Jelas arahnya dipastikan hanya pada GRR. Buat GP analisa saya saat itu pilihannya tinggal 2 yaitu Prof MMD dan Gubernur Jatim. Bisa disimak lagi. Agar tersistem dan alurnya jelas. Buat menyimak tulisan berikutnya.

Pasca resmi pendaftaran dibuka tanggal 19-25 Oktober 2023 dan jadwal dari KPU ada 3 Paslon. Melalui PKPU pada tanggal 13 November 2023 ditetapkan ada 3 Paslon yaitu Capres dan Cawapres. Pengundian nomor urut dan akhirnya pada tanggal 28 November 2023 akan dimulai kick off untuk kampanye bagi semua Paslon. Bagaimana dinamikanya nanti?. Peran KPU dan Bawaslu khususnya sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2024 dalam menjaga netralitas?. Strategi apa saja yang akan dilakukan oleh semua Paslon agar dapat meraih dukungan dari masyarakat?.

Pertarungan kontestasi baru mulai. Pertempuran ide dan gagasan baru akan dipertemukan dalam arena-arena diskusi dan debat. Mengingat jumlah "floating mass" secara teoretik teradopsi dari redaksional dari Pemilu di USA. Saat rebutan suara antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Pemilih mengambang masih besar dan belum menentukan pilihan. Dalam praktek demokrasi Indonesia, secara historis muncul terkhusus tahun 1990-an saat Orba. Bahasa umum yang kita kenal yaitu swing voters atau undecided voters. Lalu magnet apa yang akan menjadi mereka akan menentukan pilihannya?. Tolak ukur dan kapan mereka akan menentukan pilihan?.

Timnas, TKN dan TPN

Timnas

Nama "Timnas" dan analogi seperti sepak bola resmi diumumkan pada tanggal 14 November 2023.  Dipimpin oleh seorang "kapten" dengan struktur inti. Ketua Timnas yaitu M. Syaugi Alaydrus (mantan Kepala Basarnas) beserta jajarannya. Dewan pembina (Ketum Parpol koalisi) Dewan Pertimbangan (Sekjend Parpol koalisi), Dewan Penasehat (Syukron Makmun). Secara umum struktur Timnas bersifat teknis dan akan mengkoordinasikan secara nasional sampai ke daerah di seluruh Indonesia.

Khusus Tim Hukum Nasional (Dewan Pakar, Penasehat dan Pengarah) resmi diumumkan pada tanggal 27 November 2023. Ketua Timnas Hukum yaitu Ari Yusuf Amir. Posisi Dewan Pakar yaitu Prof Ni'matul Huda (Guru Besar FH UII Yogyakarta). Dewan Penasehat yaitu Hamdan Zoelva (mantan ketua MK) dan Dewan Pengarah yaitu M. Prasetyo (mantan Jaksa Agung). Khusus Timnas Hukum ini banyak melibatkan banyak pihak baik akademisi, praktisi dan aktivis dari berbagai lintas generasi.

TKN

Penunjukan secara resmi Ketua TKN bersamaan dengan adanya pendaftaran Capres dan Cawapres tanggal 25 Oktober 2023. Selang beberapa hari baru diumumkan struktur dan orang-orang yang menjadi bagian TKN. Ketua TKN yaitu Rosan Roeslani (Mantan Ketua KADIN periode 2015-2020 dan Wamen BUMN). Resmi struktur nasional dan jajarannya diumumkan tertanggal 6 November 2023. Mencakup Dewan Pembina (Habib Lufhfi Bin Yahya, Wiranto dll), Dewan Pengarah (AH atau Ketua Golkar) dan Wakilnya (para Ketum Parpol KIM dll), Dewan Penasehat (mantan Kapolri Sutanto) dan Dewan Pakar (Burhanuddin Abdullah). Dalam TKN terbagi dalam beberapa peta yaitu adanya Komandan teritorial, komunikasi, penggalangan, supporting, hukum advokasi, pemilih muda dan relawan. Pada masing-masing provinsi terbagi dalam TKD untuk melakukan kampanye.

TPN

Tim dan Ketua TPN memang sejak paling awal sudah terbentuk tertanggal 4 September 2023. Baik Ketua dan struktur inti dari masing-masing TPN. Ketua TPN yaitu Arsjad Rasjid (Ketua KADIN periode 2021-2026) dan 17 Wakil TPN yaitu mantan panglima TNI Andika Perkasa, mantan Wakapolri GEP dan lain-lain. Ada sekretaris dan bendahara secara umum layaknya sebuah organisasi. Bidang lain ada Kepala Staf Pimpinan TPN, Tim Pemenangan Muda, Deputi Operasi 247, Deputi Komunikasi 360 dan Deputi Hukum. Jubir dan tim kampanye daerah tampak diserahkan kepada masing-masing Parpol koalisi untuk mengambil kebijakan.

Tanpa dipungkiri pada masing-masing Paslon didukung oleh pemilik dan petinggi media. Baik TV nasional maupun media masa. Cetak dan elektornik. Dalam domain ini menjadikan pemberitaan sekarang kurang objektif. Tampak adanya saling membangun agitasi dan framing untuk mengarahkan Paslon yang didukung. Jika masih sebatas menjelaskan pada publik terhadap program, visi dan misi Paslon itu baik. Akan tetapi, jika saling menjatuhkan dan membuat pemberitaan tidak objektif. Ini akan berdampak tidak baik.

Antar Koalisi Pemerintah

PS dan TKN

Gerindra sebagai Parpol dalam pimpinan TKN merupakan bagian pemerintah. Simbol tegak lurus Presiden Jokowi dianggap akan memberikan efek pecah kongsi antar pendukung pemerintah. Apalagi strategi ini dikonfirmasi dengan menggandeng anak Presiden yaitu GRR sebagai Cawapres. Maksud dan tujuannya jelas untuk memikat dan menarik simpati dari basis pemilih yang dianggap masih pro Presiden. Ide "keberlanjutan" selalu digaungkan oleh pihak ini. Dengan asumsi survei terhadap kepuasan terhadap pemerintah masih di atas 80%. Klaim selalu membenarkan kebijakan pemerintah dianggap dapat menaikan elektabilitas.

GP dan TPN

PDIP sebenarnya sebagai Parpol pengusung dan pemilik dari Presiden Jokowi. Masih resmi sebagai kader. Antar sesama kontestasi ini tentunya persaingan dan strategis Parpol. PDIP dalam ini kecolongan dengan gerakan Gerindra. GP yang dianggap dapat menghantarkan hattrick baik secara kemenangan Pilpres 2024 dan PDIP sebagai Parpol di parlemen. Akan tetapi, semua berubah setelah GRR resmi menjadi bagian dari PS dan TKN. Bahkan lebih sering melakukan konfrontasi dan saling menyerang terhadap kebijakan pemerintah. Terkhusus yang dapat dianggap mengarah pada Gerindra.

Kampanye

Secara umum debat perdana Capres tertanggal 12 Desember 2023 baik secara substansi dan diluar materi (etika dan gaya) dalam penyampaian dimenangkan oleh ARB Paslon No.1. Hal ini diperkuat survei oleh Litbang Kompas pasca debat selesai. ARB sebesar 37, 9 %. GP sebesar 22.6% dan PS sebesar 21,8 %. Adanya debat, memang menjadi bagian tolak ukur bagi swing voters terkhusus dari pemilih muda. Dari DPT sebesar 204, 8 juta ada 56, 4% millenial atau pemilih pemula yang belum menentukan pilihan. Soalnya dalam berbagai survei basis data pemilih yang belum menentukan pilihan masih besar. Debat akan diselenggarakan sebanyak 5x dan berakhir sampai pada tanggal 4 Februari 2023.

Sedikit flash back soal debat perdana, dengan tema "pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi dan peningkatan layanan publik serta kerukunan warga". Menjelang debat survei (Litbang Kompas) menunjukan elektabilitas Paslon ada perubahan. Pihak AMIN naik posisi ke-2.  Pihak PS sebesar 39, 3%. AMIN sebesar 16, 7% dan GP sebesar 15, 3%.  Jelas, belum ada yang mencapai dan mendekati 50%. Para undecided voters atau swing voters masih sebesar 28, 7 %. Tolak ukur ini debat menjadi bagian tidak dapat dipisahkan. Saat penyampaian visi dan misi pada awal debat masih sama-sama normatif dan umum. Mengingat terbatas waktu.

Hal paling bagus saat masing-masing Paslon saling mengajukan pertanyaan dan saling sanggah. Akan tetapi, belum terlalu menyentuh isi dari tema perdebatan. Waktu yang terbatas menjadikan debat kurang terbuka. ARB dan GP soal tema awal pemerintahan lebih unggul dengan dasar atas pengalamanna sebagai kepala daerah. Sesuai tagline dengan arah perubahan ARB lebih kaya dan multi perspektif soal ide dan gagasan sebagai terobosan baru dalam pengambilan kebijakan. Khususnya soal adanya revisi UU KPK dan kontra dengan IKN.

Idealnya dalam perdebatan pro dan kontra, antar saling Paslon tidak boleh mengiyakan. Itu diskusi bukan debat. Jika setuju dengan basis argumentasi lawan. Tampak mulai memanas saat perdebatan ARB dan PS. Mengarah pada personal. Soal demokrasi dan mengungkit saat kontestasi DKI Jakarta PS terhadap ARB. Apalagi, jika sudah soal etika dengan adanya putusan MK dan Putusan MKK ditanyakan ARB kepada PS atas diambilnya GRR sebagai Cawapres. Bahkan sampai detik ini, suasana materi ini masih menjadi diskusi panas. Saling ungkit jasa. Tampak ARB sebagai pihak yang serba salah dalam menjawab. Akan tetapi, ditanggapi dengan elegan dan santun tanpa menjatuhkan PS.

Soal HAM bergantian memanas terjadi antara GP dan PS. Saat pihak GP bertanya soal ketegasan penyelesaian kasus HAM masa lalu terhadap PS. Walaupun GP membacakan 2 pertanyaan inti, tampak PS menjawab dengan normatif. Kurang ada perdebatan yang substantif. Dinggap isu 5 tahunan saja. Pihak GP idealnya tanpa membaca teks dan lebih mendalam untuk menguliti soal HAM pada PS. Apalagi Cawapres GP menjabat sebagai Kemenko Polhukam.

Soal UU ITE tidak tersentuh dengan baik. Cuma secara umum pihak ARB menanggapi kebebasan bersuara masih buruk dan tidak baik. Tentunya pihak PS dan GP yang pro pemerintah kontra dengan tanggapan ARB. Bukan rahasia umum, perdebatan dianggap No.1 Vs No. 2 dan No.3. Pihak di luar pemerintah dengan pihak koalisi pemerintah. Walaupun sedikit ada warna beda dari pihak GP agar tetap dianggap beda dengan PS. Walaupun sama-sama sebagai pendukung pemerintah.

Lalu apa perbaikan dalam debat selanjutnya?. Pada luar substansi, etika dan gaya berdebat. Idealnya adanya waktu lebih lama dan ditambahkan pada sesi saling bertanya dan sanggah antar Paslon. Ini menarik dan penting. Murni bertujuan untuk mengetahui isi kepala dan gagasan yang ditawarkan. Untuk diuji dan diadu dengan gagasan lawan masing-masing. Fungsi panelis juga harus dihadirkan. Bukan cuma untuk membuat soal sesuai bidangnya masing-masing. Panelis idealnya diberikan ruang untuk memberikan masukan, kritikan dan bahkan bantahan untuk menguji kualitas dari Paslon. Pada sesi panelis ini bisa dihadirkan pada awal debat atau pada akhir debat sebelum adanya closing statement dihadirkan.

Setelah masa kampanye berlangsung, tampak masing-masing Paslon mulai melancarkan strategi yang didukung dengan mesin tim nasionalnya. Pihak PS dipoles dengan "gemoy dan joget". Pihak GRR dengan gayanya "irit bicara", diam dan jarang tampil di publik. GRR dianggap kelemahan bagi PS. Apalagi melekat erat atas putusan MK. Bagi pihak AMIN, baik Capres dan Cawapres sesuai latar belakang masing-masing aktivis. Normal. Natural. Tetap sesuai sebelum resmi terdaftar di KPU. Tampak tidak ada polesan khusus yang diberikan. Cuma, bagi AMI tampak dalam bertutur kata lebih berhati-hati agar tidak dianggap blunder. Walapun maksudnya cuma bercanda. Seperti halnya jauh hari sebelum resmi ikut kontestasi Pilpres.

Pihak GP masih tetap sama dengan lebih banyak dianggap pencitraan di sosial media. Belum ada perubahan style di publik. Soalnya dianggap dapat menggaet pemilih muda. Adanya Prof MMD dapat menutupi kelemahan GP. Agar dapat masuk putaran selanjutnya. Jika narasi itu diteruskan. Akan berat. Terkhusus soal narasi pada khalayak ramai. Khusus bagi Prof MMD, terkadang saat memberikan statement publik bingung membedakan saat sebagai Cawapres atau sebagai dalam kapasitas Menko Polhukam. Tampak dalam beberapa pernyataannya soal hukum terkadang direvisi. Dilema memang soalnya dalam 2 posisi yang berbeda. Dalam keadaan tertentu dituntut sebagai Cawapres kritis terhadap pemerintah. Pada dimensi yang lain, masih sebagai bagian pemerintah. Idealnya tetap objektif dalam bingkai hukum. Jika ini dipertahankan dapat menaikan elektabilitas yang masih turun drastis.

Visi dan Misi Paslon

KPP

Pemaknaan dan arah gerak "perubahan" selalu didukung dan dinarasikan yang rata-rata kontra dalam setiap kebijakan dari pemerintah. Khususnya soal adanya dekadensi demokrasi dan terpuruknya hukum. Pada Timnas ini soal tim hukum lebih terstruktur dan banyak pihak yang dilibatkan. Dari berbagai kalangan akademisi, praktisi, aktivis dan lain-lain. Dengan adanya pelibatan dari berbagai unsur hukum selain arah hukum akan menjadi prioritas bisa jadi akan dijadikan tameng buat mengevaluasi jika adanya dugaan unsur pelanggaran hukum selama proses Pemilu 2024.

KIM

Proses "keberlanjutan" menjadi tagline dari KIM. Semua dan tidak ada yang dianggap tidak baik dari pemerintahan Presiden Jokowi. Parpol koalisi pemerintah lebih condong dan banyak berkumpul dalam KIM. Dalam berbagai bentuk dan cara selalu menjual nama dan gagasan dari setiap kebijakan dari pemerintah untuk disebar luaskan terhadap masyarakat.

GP

GP dan Prof MMD dalam barisan koalisi Parpol dari PDIP tidak menentukan nama spesifik dan jelas. Peta kontestasi sangat tampak bimbang dan selalu berubah mengikuti gerak Presiden Jokowi. Terkadang menyerang. Kontra dan terkadang mendukung. Selain belum ada kekonsistenan nama koalisi. Soal arah "keberlanjutan" dan tidaknya juga masih bias. Masih ingin mencari bentuk aslinya.

Dalam ulasan akhir, tidak ada salahnya sedikit mengutip pemaknaan politik dan elektoral dari bagian karya ilmiah saat pengukuhan Guru Besar dari BM yang berjudul "Votes For Sale, Klientelisme, Defisit Demokrasi dan Institusi" tertanggal 29 Novemner 2023. Berkaitan dengan "klientelisme" terbagi menjadi 2 yaitu relasional dan elektoral (BM, hal.9). Dalam pandangan Penulis, memaknasi dogma dari BM tersebut kontestasi Pilpres 2024 secara umum juga terpolarisasi menjadi kubu "keberlanjutan" dan "perubahan". Proses keberlanjutan dengan konsep "relasional" atas kebijakan yang telah ada. Berbeda dengan konsep "elektoral" jika dimaknai atas oposisi terhadap kebijakan pemerintah identik agar ada perubahan pada semua lini kehidupan. Lalu pihak siapa yang akan memperoleh limpahan suara besar atas adanya 2 polarisasi tersebut?. Jangan sampai ada pergeseran bukan relasional dan elektoral, justru mengarah pada "transaksional" politik.

Selamat berkontestasi yang sehat dan berkompetisi yang mencerdaskan. Agar dapat mencerahkan pada publik terkhusus selama 75 hari (masa kampanye / dimulai 28 November 2023 sampai H-3 pencoblosan). Mari kita baca sebaik-baiknya visi dan misi dari Paslon. Pihak AMIN ada 136 halaman. Dalam "Indonesia Adil Makmur Untuk Semua". PS dan GRR ada 3 halaman. Dalam "Asta Cita Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". GP dan Prof MMD ada 61 halaman. Dalam "Menuju Indonesia Unggul". Akan dibawa menuju kemana melalui visi dan misi mereka?. Siapakah yang pantas dan layak memimpin Indonesia?.

Jika 2 putaran (Februari dan Juni 2024), siapa yang akan tersingkir duluan?. Ada yang bisa 1 putaran?. Survei menunjukan masih ketat. Beda dengan saat Pilpres 2009 sama-sama ada 3 Paslon. Sudah jelas pemenangnya. Walau survei bukan melulu tolak ukur utama. Banyak variable lain. Termasuk menggali kualitas Paslon saat adanya debat Capres dan Cawapres.

Biar tambah seru. Tampaknya ada 2 putaran (two round system). Pihak yang kalah akan melabuhkan kemana?. Siapa yang pada akhirnya meraih kemenangan dengan suara terbanyak saat fase 2 putaran (Pasal 6A ayat (4) UUD 1945)?. Mari kita kawal bersama. Buat menentukan pilihan hati kita semua. Jangan apatis. Skeptis. Apalagi memilih jalan golput.

Penulis :

Saifudin atau Mas Say