Tim dan Ketua TPN memang sejak paling awal sudah terbentuk tertanggal 4 September 2023. Baik Ketua dan struktur inti dari masing-masing TPN. Ketua TPN yaitu Arsjad Rasjid (Ketua KADIN periode 2021-2026) dan 17 Wakil TPN yaitu mantan panglima TNI Andika Perkasa, mantan Wakapolri GEP dan lain-lain. Ada sekretaris dan bendahara secara umum layaknya sebuah organisasi. Bidang lain ada Kepala Staf Pimpinan TPN, Tim Pemenangan Muda, Deputi Operasi 247, Deputi Komunikasi 360 dan Deputi Hukum. Jubir dan tim kampanye daerah tampak diserahkan kepada masing-masing Parpol koalisi untuk mengambil kebijakan.
Tanpa dipungkiri pada masing-masing Paslon didukung oleh pemilik dan petinggi media. Baik TV nasional maupun media masa. Cetak dan elektornik. Dalam domain ini menjadikan pemberitaan sekarang kurang objektif. Tampak adanya saling membangun agitasi dan framing untuk mengarahkan Paslon yang didukung. Jika masih sebatas menjelaskan pada publik terhadap program, visi dan misi Paslon itu baik. Akan tetapi, jika saling menjatuhkan dan membuat pemberitaan tidak objektif. Ini akan berdampak tidak baik.
Antar Koalisi Pemerintah
PS dan TKN
Gerindra sebagai Parpol dalam pimpinan TKN merupakan bagian pemerintah. Simbol tegak lurus Presiden Jokowi dianggap akan memberikan efek pecah kongsi antar pendukung pemerintah. Apalagi strategi ini dikonfirmasi dengan menggandeng anak Presiden yaitu GRR sebagai Cawapres. Maksud dan tujuannya jelas untuk memikat dan menarik simpati dari basis pemilih yang dianggap masih pro Presiden. Ide "keberlanjutan" selalu digaungkan oleh pihak ini. Dengan asumsi survei terhadap kepuasan terhadap pemerintah masih di atas 80%. Klaim selalu membenarkan kebijakan pemerintah dianggap dapat menaikan elektabilitas.
GP dan TPN
PDIP sebenarnya sebagai Parpol pengusung dan pemilik dari Presiden Jokowi. Masih resmi sebagai kader. Antar sesama kontestasi ini tentunya persaingan dan strategis Parpol. PDIP dalam ini kecolongan dengan gerakan Gerindra. GP yang dianggap dapat menghantarkan hattrick baik secara kemenangan Pilpres 2024 dan PDIP sebagai Parpol di parlemen. Akan tetapi, semua berubah setelah GRR resmi menjadi bagian dari PS dan TKN. Bahkan lebih sering melakukan konfrontasi dan saling menyerang terhadap kebijakan pemerintah. Terkhusus yang dapat dianggap mengarah pada Gerindra.
Kampanye
Secara umum debat perdana Capres tertanggal 12 Desember 2023 baik secara substansi dan diluar materi (etika dan gaya) dalam penyampaian dimenangkan oleh ARB Paslon No.1. Hal ini diperkuat survei oleh Litbang Kompas pasca debat selesai. ARB sebesar 37, 9 %. GP sebesar 22.6% dan PS sebesar 21,8 %. Adanya debat, memang menjadi bagian tolak ukur bagi swing voters terkhusus dari pemilih muda. Dari DPT sebesar 204, 8 juta ada 56, 4% millenial atau pemilih pemula yang belum menentukan pilihan. Soalnya dalam berbagai survei basis data pemilih yang belum menentukan pilihan masih besar. Debat akan diselenggarakan sebanyak 5x dan berakhir sampai pada tanggal 4 Februari 2023.
Sedikit flash back soal debat perdana, dengan tema "pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi dan peningkatan layanan publik serta kerukunan warga". Menjelang debat survei (Litbang Kompas) menunjukan elektabilitas Paslon ada perubahan. Pihak AMIN naik posisi ke-2. Â Pihak PS sebesar 39, 3%. AMIN sebesar 16, 7% dan GP sebesar 15, 3%. Â Jelas, belum ada yang mencapai dan mendekati 50%. Para undecided voters atau swing voters masih sebesar 28, 7 %. Tolak ukur ini debat menjadi bagian tidak dapat dipisahkan. Saat penyampaian visi dan misi pada awal debat masih sama-sama normatif dan umum. Mengingat terbatas waktu.
Hal paling bagus saat masing-masing Paslon saling mengajukan pertanyaan dan saling sanggah. Akan tetapi, belum terlalu menyentuh isi dari tema perdebatan. Waktu yang terbatas menjadikan debat kurang terbuka. ARB dan GP soal tema awal pemerintahan lebih unggul dengan dasar atas pengalamanna sebagai kepala daerah. Sesuai tagline dengan arah perubahan ARB lebih kaya dan multi perspektif soal ide dan gagasan sebagai terobosan baru dalam pengambilan kebijakan. Khususnya soal adanya revisi UU KPK dan kontra dengan IKN.
