Menyusul di era 90-an (sixdegree dan classmates) dan berlanjut pada tahun 2002 (friendster) hingga era Internet of Thing saat ini (Facebook, twitter, myspace, linkedln, wiser, google+, pinterest, path, instagram) dan many others.
Hipotesis penulis adalah politik dan media dapat duduk akur berdampingan di kursi pelaminan tidak lain karena keduanya mempunyai kepentingan yang sama yakni kekuasaan. Politik menunggangi media guna meraup nilai elektoral itu sudah awam diketahui sedangkan media menunggangi politik guna meraup kedigjayaan ekonomi, loh dimana hubungannya? bukankah kedigjayaan ekonomi dikonotasikan sebagai kekuasaan yang identik dengan kekuatan.
Dengan kekuatan ekonomi seseorang dapat "membeli" apa saja, mulai dari fisik hingga non fisik semua dapat diatur alias "cincai lahh" yang penting money talks atau dengan istilah lain Sultan mah bebas semua aman dan terkendali. Disinilah Rational Choice Theory bekerja dalam mempengaruhi preferensi individu. Untuk menguji hipotesis penulis mari kita cermati uraian di bawah dalam scope Indonesia.
Media massa merupakan salah satu pilar demokrasi. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar saat ini dengan jumlah penduduk per Juni 2021 sebanyak 272.229.372 jiwa, dengan komposisi 137.521.557 laki-laki dan 134.707.815 perempuan (dukcapil.kemendagri.go.id).
Jumlah pemilih terakhirnya (DPTHP 3) pun fantastis mencapai 192.866.254 yang terdiri dari 190.770.329 pemilih dalam negeri dan 2.058.191 pemilih luar negeri. Adapun jumlah yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 158.012.506 jiwa atau 81 persen melesat naik dari Pemilu sebelumnya (nasional.kompas.com).
Media massa memegang peran vital dalam demokrasi, bukan hanya sebagai saluran aspirasi, informasi dan edukasi lebih jauh dari itu, media massa juga berperan dalam mempengaruhi proses konsolidasi demokrasi.
Di era gemerlap media saat ini, media massa berperan mengatur dan menentukan hal-hal apa saja yang patut di perbincangkan di dalam atmosphire sosial khususnya sosial politik. Dengan memamfaatkan kemajuan teknologi informasi (multi media), media massa tampil mengontrol dan menentukan hal-hal apa saja yang patut dan tidak patut dikonsumsi masyarakat (Hypodermic Needle Theory) terlebih lagi bila penguasa media juga menjadi bagian dari politik maka jalan menuju "Roma" semakin mulus.
Di Indonesia, terdapat beberapa raja-raja media yang paling menonjol yaitu : Chairul Tanjung (CT Corp); Hary Tanoesoedibjo (Global Mediacom MNC Group); Eddy Kusnadi Sariaatmadja (EMTEK); Bakrie Group (Visi Media Asia); Surya Paloh (Media Group); Keluarga Riady (Berita satu Media Holding); Dahlan Iskan (Jawa Pos) dan Jakoeb Oetama (Kompas Gramedia).
Dari delapan nama di atas terdapat dua raja media yang telah mendeklerasikan dirinya sebagai aktor politik ditandai dengan berdirinya partai politik masing-masing, yaitu Surya Paloh (Partai Nasdem 11 november 2011) dan  Hary Tanoesoedibjo (Partai Perindo 7 Februari 2015). Bagaimana bentuk berita yang diproduksi bila penguasa media massa juga menjadi aktor politik atau penguasa? mar-ki-cek (mari kita cek).
Setiap berita yang dikonsumsi oleh khalayak merupakan hasil kerja jurnalis yang kemungkinan besar telah mengalami proses konstruksi dan seleksi redaksi yang mempengaruhi pemberitaan.
Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Resse melalui Level Media Theory dalam Sudibyo (2001:7) menyebutkan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi pemberitaan di media massa Pertama, aktivitas jurnalis (individual level); Kedua, pola rutinitas media (media routines level); Ketiga, Manajemen dan kebijakan redaksi (organitation level); Keempat, pihak di luar media (ekstamedia level); dan Kelima, ideologi media (ideological level).
