Krisis Xinjiang: Laporan Wall Street Journal, NU-Muhammadiyah, dan Ladang Minyak Junggar

Selain itu diapun mengatakan bahwa tak ada diskriminasi terhadap pemeluk Islam di sana. Bahkan masjid-masjid dibangun dan jamaahpun membeludak, tambahnya berdasarkan pengamatannya saat mengunjungi Xinjiang pada 2016. 

Tak pelak, tuduhan bahwa PBNU telah dibeli Tiongkok pun mengalir deras. 

Argumen lainnya adalah bantuan pemerintah Cina berupa sebuah mobil ambulans yang kini terparkir di kantor PBNU. Menanggapi tudingan itu, Wasekjen PBNU yang juga Stafsus Wakil Presiden bidang Komunikasi dan Informasi, Masduki Baidlowi tak mau ambil pusing. Dia pun menyatakan bahwa pihaknya tak pernah menolak bantuan selama ditujukan untuk kemanusiaan. 

Dalam kesempatan terpisah, Baidlowi menyatakan bahwa pemerintah RI akan mengupayakan tekanan diplomasi terhadap pemerintah Cina agar memperhatikan hak-hak warga muslim Uighur. 

NU melihat Tiongkok masa kini berbeda dengan masa lalu. Sepeninggal Mao Zedong, negeri tirai bambu telah bergerak meninggalkan pekatnya revolusi kebudayaan (1966-1976) yang diantaranya telah membabat hal-hal spiritual bahkan termasuk ajaran Konfusius. Reformasi 1978 yang menjadikan Deng Xiaoping sebagai tokoh sentralnya melahirkan Cina baru yang menghormati keberagaman, termasuk agama dan kepercayaan*. 

Di provinsi Xinjiang, perkembangan jumlah masjid menjadi bukti komitmen pemerintah Cina. Menurut dekan Fakultas Etnografi dan Sosiologi Minzu University of China, Prof. Yang Shengmin yang lahir dalam keluarga muslim, jumlah masjid di Xinjiang pada 1984 hanya berkisar 9 ribuan. Kini, merujuk Buku Putih Kondisi Kebebasan Beragama Xinjiang (Xinjiang de Zongjiao Xinyang Ziyou Zhuangkuang) yang dirilis Dewan Negara Tiongkok pada Juni 2016, di Xinjiang ada sekitar 24 ribu masjid. Sebuah peningkatan yang cukup signifikan. 

Suasana proklamasi Negara Turkestan Timur pada 1933 | Foto Historia

Melihat fakta -- salah satunya di atas --PBNU berkesimpulan bahwa ada hal selain sentimen agama yang mendasari tindakan Tiongkok terhadap Uighur, yakni upaya etnis Uighur untuk melepaskan diri dari wilayah Tiongkok. Dan konflik vertikal ini tak dapat dipandang sederhana karena melibatkan berbagai faktor baik geopolitik maupun ekonomi dimulai dari beberapa dekade yang lalu. 

GP Ansor: Klarifikasi Ladang Minyak di Xinjiang 

Komentari laporan WSJ, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas justru menekankan pentingnya klarifikasi atas potensi sumber daya alam yang ada di Xinjiang. 

"Dari data yang kita peroleh, di Xinjiang itu ada beberapa blok migas, sumur gas, dan pipa gas. Bahkan dalam catatan kita pernah ditawarkan 30 blok migas di tahun 2017. Semua bloknya onshore (di daratan). Jadi, berita tentang etnis muslim Uighur dengan segala bumbunya seperti ditulis the Wall Street Journal, saya kira perlu ada klarifikasi. Jangan-jangan ini hanya soal ingin menguasai lahan di Xinjiang yang kaya akan sumber daya alam saja", katanya sebagimana ditulis Kontan*.

Mengenai potensi minyak di Xinjiang, situs Oilprice* pernah merilis berita bahwa pada akhir 2017 China National Petroleum Corporation (CNPC) telah menemukan cadangan minyak mentah di cekungan (basin) Junggar yang berada di wilayah Xinjiang.