Krisis Xinjiang: Laporan Wall Street Journal, NU-Muhammadiyah, dan Ladang Minyak Junggar

Krisis Uighur menyeruak memenuhi laman pemberitaan. Seiring dengan tampilnya gelandang Arsenal, Mesut Oezil melalui cuitan yang membela Uighur, sindiran publik tanah air mengarah pada pemerintah yang dianggap adem ayem saja. 

Meski mendapatkan kritikan tajam dari pemerintah Tiongkok, pemain berdarah Turki itu mendapatkan pembelaan Arsene Wenger yang menyatakan bahwa Oezil berhak mengutarakan pendapat pribadinya. 

Sementara itu di tanah air, tudingan ditujukan kepada organisasi massa Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang beberapa waktu lalu berkunjung ke ibu kota provinsi Xinjiang, Urumqi.

Laporan Wall Stret Journal, Muhammadiyah: Fitnah! 

Adalah laporan Wall Street Journal (WSJ) pada 11 Desember 2019 yang mengatakan adanya upaya pemerintah Tiongkok untuk meredam tudingan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atas etnis muslim Uighur melalui lobi terhadap elemen Islam tanah air. Laporan itu didasarkan pada terkesan melempemnya ormas Islam tanah air pasca kunjungan yang difasilitasi Beijing. Muhammadiyah, NU dan MUI didaulat untuk menjadi perwakilan publik Islam dalam menyaksikan langsung kehidupan di provinsi yang berbatasan langsung dengan Kazakhstan dan Kyrgistan itu. 

Menanggapi laporan itu, Muhammadiyah meradang. Beberapa hari lalu Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikapnya*. Melalui pernyataan pers nomor: 507/PER/I.0/I/2019 itu, PP Muhammadiyah menyebut bahwa laporan WSJ yang menyebut lobi Beijing terhadap ormas Islam dan MUI sebagai fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, NU dan MUI. 

Mereka pun mendesak WSJ meralat laporannya dan meminta maaf. Jika tidak, maka jalur hukum akan ditempuh. Warga Muhammadiyah pun dihimbau untuk cerdas dalam mencerna informasi yang beredar terutama di media sosial yamg menghasut dan tak dapat dipertanggungjawabkan. 

Peta wilayah Cina | Foto Britanica

Kendati demikian, Muhammadiyah tetap menengarai adanya pelanggaran HAM di Xinjiang dan menuntut Beijing untuk bersikap terbuka kepada komunitas internasional. 

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, berpendapat Tiongkok memang memiliki permasalahan HAM sebagai akibat dari penanggulangan aksi separatisme di Tibet yang Budha dan Xinjiang yang muslim. Demikian dia mengutip hasil investigasi media-media Barat sebagaimana ditulis dalam situs resmi Muhammadiyah*. 

PBNU dan Hibah Ambulans  

Serangan lebih heboh menimpa PBNU. Salah satu materi yang digoreng terutama di dunia maya adalah pernyataan Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siroj beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa tidak ada persekusi muslim Uighur oleh pemerintah Tiongkok.