Menyomgsong pemilu yang damai dan berkeadaban, Dewan Pers mengadakan acara deklarasi pemilu damai 2024 yang digelar oleh Polri bersama dengan Dewan Pers dan pimpinan media massa di Jakarta seperti dimuat Koran Tempo,Rabu, 25 Oktober 20231. Acara ini bertujuan untuk menjamin kebebasan pers dan menghindari penyebaran hoaks serta ujaran kebencian menjelang pemilu 2024.
Beberapa tokoh yang hadir dalam acara tersebut, antara lain: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua Dewan Pers Mohamad Nuh, Ketua Umum PWI Atal S Depari, Ketua Umum SMSI Firdaus, dan Direktur Utama Tempo Inti Media Toriq Hadad1. Mereka semua menyatakan komitmen untuk menjaga pemilu 2024 agar berlangsung secara damai, demokratis, dan bermartabat1. Mereka juga menekankan pentingnya kerjasama antara Polri, Dewan Pers, dan media massa dalam mengawal proses pemilu 2024.
Mengapa deklarasi tersebut penting dilakukan? sebab ada beberapa data dan fakta terkait dengan pemilu 2024, seperti: jumlah peserta pemilu 2024 yang mencapai 2.200 orang dari 12 partai politik1, jumlah pemilih yang diperkirakan mencapai 210 juta orang, jumlah personel Polri yang akan dikerahkan untuk mengamankan pemilu 2024 sebanyak 500 ribu orang3, dan jumlah kasus hoaks yang ditangani oleh Polri sejak tahun 2019 hingga September 2023 sebanyak 2.500 kasus.
Sebagaimana kita maklum, pemilu 2024 semakin dekat. Tahun depan, rakyat Indonesia akan kembali menentukan nasib bangsa ini melalui pesta demokrasi lima tahunan. Namun, pemilu bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Ada banyak tantangan dan hambatan yang menghadang, mulai dari persoalan teknis, politis, hingga sosial. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga agar pemilu berlangsung secara damai, jujur, adil, dan bermartabat.
Untuk itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu. Tidak hanya penyelenggara, peserta, dan pemilih, tetapi juga pihak-pihak lain yang memiliki peran penting dan strategis dalam mengawal dan menginformasikan pemilu. Salah satunya adalah media massa.
Media massa memiliki fungsi yang sangat vital dalam pemilu. Media massa adalah sumber informasi utama bagi masyarakat tentang perkembangan dan dinamika pemilu. Media massa juga adalah sarana edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Media massa juga adalah ruang dialog dan diskusi bagi masyarakat tentang berbagai isu dan persoalan yang berkaitan dengan pemilu.
Namun, media massa juga memiliki tantangan dan risiko tersendiri dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Media massa harus mampu menjaga kualitas, integritas, dan profesionalisme dalam menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang. Media massa harus mampu menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti: plagiat, fitnah, hoaks, ujaran kebencian, provokasi, dan kampanye hitam. Media massa harus mampu melindungi diri dari tekanan, intimidasi, atau ancaman dari pihak-pihak yang tidak menyukai atau tidak setuju dengan isi atau sikap media massa.
Untuk mengatasi tantangan dan risiko tersebut, media massa tidak bisa berjalan sendiri. Media massa membutuhkan dukungan dan perlindungan dari pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menjamin kebebasan pers dan keamanan pemilu. Salah satunya adalah Polri.
Polri adalah institusi yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, termasuk dalam konteks pemilu. Polri adalah mitra kerja dari penyelenggara pemilu dalam mengamankan jalannya pemilu dari gangguan atau ancaman yang dapat mengganggu proses pemilu. Polri juga adalah penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menindak pelaku-pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu, termasuk tindak pidana pers.
Oleh karena itu, Polri dan media massa harus saling bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan pemilu damai 2024. Polri harus memberikan jaminan dan perlindungan kepada media massa agar dapat menjalankan fungsi-fungsi mereka dengan bebas dan aman. Media massa harus memberikan dukungan dan kontribusi kepada Polri agar dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan efektif dan efisien.
Hal inilah yang menjadi latar belakang digelarnya acara deklarasi pemilu damai 2024 bersama Dewan Pers dan pimpinan media massa di Jakarta pada Rabu, 25 Oktober 2023. Acara itu diinisiasi oleh Polri sebagai bentuk komitmen dan kesepakatan bersama antara Polri, Dewan Pers, dan media massa dalam menjaga pemilu damai 2024.
Dalam acara ini, para pihak menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi isi dari deklarasi pemilu damai 2024. Berikut ini adalah beberapa poin tersebut:
- Polri berkomitmen untuk menjaga netralitas dan profesionalisme dalam mengamankan pemilu 2024.
- Polri berkomitmen untuk memberikan perlindungan hukum kepada media massa yang menjadi korban atau saksi tindak pidana pers.
- Polri berkomitmen untuk menindak tegas pelaku-pelaku tindak pidana pers, seperti: hoaks, ujaran kebencian, provokasi, kampanye hitam, dll.
- Dewan Pers berkomitmen untuk menjaga kualitas, integritas, dan profesionalisme media massa dalam menyajikan informasi tentang pemilu 2024.
- Dewan Pers berkomitmen untuk memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik oleh media massa.
- Dewan Pers berkomitmen untuk memberikan sanksi moral kepada media massa yang melanggar kode etik jurnalistik.
- Media massa berkomitmen untuk menjaga kebebasan, kemandirian, dan tanggung jawab pers dalam menyajikan informasi tentang pemilu 2024.
- Media massa berkomitmen untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti: plagiat, fitnah, hoaks, ujaran kebencian, provokasi, kampanye hitam, dll.
- Media massa berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang tentang pemilu 2024.
- Media massa berkomitmen untuk memberikan ruang bagi partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pemilu 2024.
Deklarasi pemilu damai 2024 ini merupakan langkah awal dan penting dalam membangun kerjasama dan kepercayaan antara Polri, Dewan Pers, dan media massa. Namun, deklarasi ini juga harus diikuti oleh tindakan nyata dan konsisten dari semua pihak. Deklarasi ini juga harus didukung oleh kesadaran dan keterlibatan dari masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam pemilu.
Pemilu 2024 adalah momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan dan kematangan demokrasinya. Pemilu 2024 juga adalah kesempatan bagi Indonesia untuk menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi bangsa ini. Pemilu 2024 juga adalah harapan bagi Indonesia untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan sejahtera.
Untuk itu, mari kita bersama-sama menjaga pemilu damai 2024. Mari kita bersama-sama mengawasi pemilu jujur dan adil 2024. Mari kita bersama-sama memilih pemimpin terbaik untuk Indonesia di pemilu 2024.Â
