Modus Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Modus penyimpangan dalam PBJ Pemerintah 

1. Perencanaan Belanja: 

• Jenis, bukan kebutuhan 
• Spesifikasi, bukan kebutuhan 
• Jumlah, melebihi kebutuhan 
• Waktu, belum saatnya 
• Penggelembungan nilai anggaran (prosedur penyusunan dan penentuan nilai anggaran)

2. Perencanaan Pengadaan: 

• Penyusunan Spesifikasi teknis dan kriterianya diarahkan pada produk tertentu dan pengusaha tertentu 
• Rekayasa pemaketan pekerjaan
• Penjadualan pengadaan tidak realistis 

3. Pembentukan Panitia PBJ dan cara kerjanya: 

• Panitia tidak memiliki integritas 
• Panitia memihak (tidak independen) 
• Panitia tidak transparan 

4. Penyusunan Dokumen Pengadaan: 

• Rekayasa kriteria evaluasi 
• Dokumen Pengadaan non standar 
• Dokumen Pengadaan tidak lengkap 
• Dokumen Pengadaan yang mengarah/bias 

5. Penyusunan HPS: 

• Nilai HPS dirahasiakan 
• Mark-up volume pekerjaan dan harga 
• Harga dasar tidak standar/wajar 
• Penyusunan HPS tidak sesuai ketentuan 

6. Pengumuman Pelelangan: 

• Pengumuman lelang dibatasi/semu/fiktif 
• Jangka waktu relatif terlalu singkat 
• Pengumuman tidak lengkap 

7. Pengambilan Dokumen Pengadaan: 

• Dokumen Pengadaan yang diserahkan tidak sama 
• Waktu pendistribusian terbatas
•  Lokasi pengambilan dokumen pengadaan sulit dicari 

8. Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing): 

• Dilakukan terbatas untuk kelompok tertentu 
• Metode aanwizjing dalam bentuk tanya jawab (bukan penjelasan) 
• Penjelasan kontroversial 

9. Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa: 

• Dokumen kualifikasi tidak memenuhi syarat 
• Dokumen kualifikasi aspal 
• Legalisasi dokumen kualifikasi tidak dilakukan 
• Evaluasi tidak sesuai kriteria 
• Pembuktian tidak dilakukan