Selama ia mematuhi aturan yang ada---tidak menggunakan fasilitas negara dan mengambil cuti jika ingin berkampanye langsung---dukungan ini sebenarnya tidak melanggar hukum.Â
Publik diharapkan dapat melihat hal ini secara objektif dan tidak terjebak dalam polemik yang justru mengaburkan substansi utama Pilkada: kualitas kandidat.
Maka, ketimbang menyibukkan diri dengan polemik dukungan politik, fokus seharusnya dialihkan pada substansi: bagaimana calon yang ada mampu memberikan solusi nyata bagi daerah.Â
Pada akhirnya, Pilkada bukan soal siapa yang mendukung, tetapi soal siapa yang paling mampu membawa perubahan dan kemajuan nyata bagi masyarakat.***MG
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H