Kecurigaan masyarakat bahwa Tom Lembong dijadikan target politik juga mencuat, terutama karena posisinya yang belakangan dikenal sebagai salah satu pihak yang kritis terhadap pemerintah.Â
Meski begitu, hal ini bukan kali pertama pejabat, baik yang pro maupun kontra pemerintah, terjerat kasus korupsi. Banyak pejabat yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi bahkan saat mereka masih menjabat.
Maka dari itu, publik berharap agar Kejaksaan Agung menuntaskan kasus ini secara transparan, tanpa unsur tebang pilih atau kepentingan politik tersembunyi.
Peran Kejaksaan Agung dan KPK: Tantangan dan Harapan Publik
Di tengah kritik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap tidak seagresif dulu dalam mengungkap kasus-kasus besar, Kejaksaan Agung justru mendapatkan apresiasi karena mampu membongkar sejumlah kasus korupsi besar dalam beberapa tahun terakhir.
 Sebaliknya, KPK seringkali dianggap hanya menangani kasus-kasus kecil dan tengah diliputi oleh berbagai skandal internal yang menurunkan kredibilitasnya di mata masyarakat.
Penetapan Lembong sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung bisa menjadi bukti bahwa lembaga penegak hukum ini serius dalam memberantas korupsi. Hal ini menambah optimisme bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih berjalan, meski tantangannya sangat besar.Â
Banyak pihak berharap bahwa KPK, Kejaksaan Agung, dan aparat penegak hukum lainnya akan bekerja dengan integritas tinggi untuk menghapus budaya korupsi yang telah mengakar di berbagai sektor pemerintahan.
Korupsi: Penyakit Utama yang Merampas Uang Rakyat
Korupsi tidak hanya merugikan negara dalam jumlah yang besar tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.Â
Akibatnya, masyarakat harus menanggung berbagai dampak negatif, mulai dari rendahnya kualitas pendidikan, infrastruktur yang buruk, hingga tingginya angka kemiskinan.
