Mohon tunggu...
Marius Gunawan
Marius Gunawan Mohon Tunggu... Konsultan - Profesional

Tulisan sebagai keber-ada-an diri dan ekspresi hati

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Qou Vadis Para Pengemplang Hutang BLBI?

10 September 2024   14:34 Diperbarui: 10 September 2024   15:01 36
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sudono Salim -- Pendiri Grup Salim, yang memiliki hubungan erat dengan Bank Central Asia (BCA), salah satu bank penerima BLBI. Walaupun beberapa utang telah dilunasi, kasus ini tetap memunculkan banyak tanda tanya.

Kaharudin Ongko -- Pemilik Bank Umum Nasional yang juga menjadi salah satu penerima BLBI.

Jumlah utang yang terlibat dalam kasus ini sangat fantastis. Dari total Rp 144,5 triliun dana BLBI, pemerintah mengklaim bahwa sebagian besar, sekitar Rp 110 triliun, disalurkan secara tidak tepat dan menimbulkan kerugian negara. Hingga kini, meskipun ada upaya pelunasan, pemerintah masih kesulitan mendapatkan pengembalian utang secara penuh. Dari laporan yang ada, hanya sebagian kecil dari jumlah tersebut yang telah dikembalikan, sementara sisanya masih menjadi beban negara.

Mengapa Kasus BLBI Sulit Diselesaikan

Salah satu alasan utama mengapa kasus BLBI begitu sulit diselesaikan adalah karena keterkaitannya dengan berbagai kepentingan politik dan ekonomi. Banyak obligor BLBI yang memiliki hubungan erat dengan tokoh-tokoh politik atau bahkan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan negara. Kondisi ini membuat proses hukum menjadi lambat dan penuh dengan tantangan.

Selain itu, kendala administratif dan hukum juga menjadi penghalang. Beberapa obligor BLBI kabur ke luar negeri, seperti Sjamsul Nursalim yang diketahui tinggal di Singapura, dan hingga saat ini pemerintah Indonesia masih kesulitan untuk mengekstradisinya. Di sisi lain, Satgas BLBI yang dibentuk pemerintah menghadapi berbagai kendala dalam penagihan, mulai dari keterbatasan kewenangan hingga kurangnya dukungan politik untuk bertindak tegas.

Kasus ini juga dipenuhi oleh proses litigasi panjang yang kerap menguntungkan pihak obligor, memperlambat proses pemulihan dana negara. Ada indikasi bahwa proses hukum ini diperlambat secara sengaja oleh pihak-pihak tertentu yang ingin melindungi kepentingan bisnis atau politik mereka.

Apa Solusinya?

Tentu saja, publik tidak bisa terus menunggu seperti menunggu Godot, sebuah penantian yang seolah tanpa akhir. Kasus BLBI harus diselesaikan dengan serius, dan ada beberapa langkah yang perlu diambil untuk mencapai hal tersebut.

Kemauan Politik yang Kuat -- Penyelesaian kasus BLBI memerlukan keberanian politik dari pemerintah dan penegak hukum untuk bertindak tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terlibat, baik pengusaha besar maupun tokoh politik, harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
 
Transparansi Kinerja Satgas BLBI -- Satgas BLBI harus memberikan laporan yang transparan dan berkala kepada publik mengenai capaian mereka. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa proses penagihan berjalan sesuai rencana.

Memperkuat Kerjasama Internasional -- Banyak obligor BLBI yang kini tinggal di luar negeri, seperti Singapura atau negara lainnya. Pemerintah Indonesia harus lebih aktif dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara tersebut untuk mengekstradisi para obligor dan memastikan mereka bertanggung jawab atas utang mereka.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun